49 anggota dewan izin saat rapat paripurna RUU tentang APBN 2023

DPR menggelar Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (23/8) pukul 10.10 WIB. Salah satu agendanya yakni, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2021.

Rapat Paripurna juga akan meminta pandangam umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN 2023 beserta nota keuangannya.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri 303 dari 575 anggota DPR RI. Rinciannya, hadir fisik 71 orang, 183 virtual dan 49 izin.

"Dan demikian kuorum telah tercapai," ujar Sufmi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat.

"Arsitektur APBN Tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi,” kata Jokowi  saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR, Selasa (16/8).

Jokowi menyampaikan, APBN harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontra siklus. Untuk itu, Pemerintah akan melakukan konsolidasi fiskal yang berkualitas sebagai bentuk komitmen menjaga agar fiskal tetap sehat dan mampu memelihara momentum pemulihan menguat.

"Konsolidasi fiskal juga merupakan refleksi kesiapsiagaan menyongsong tantangan baru yang lebih besar," ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan, desain APBN 2023 harus senantiasa waspada, antisipatif, dan responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak.

Selain itu, desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian. Arsitektur fiskal 2023 juga dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang.

"APBN 2023 adalah APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan," kata Presiden Jokowi.