Kemenkeu: 53 daerah belum anggarkan insentif nakes dari earmarking DAU/DBH

Kementerian Keuangan mencatat, masih terdapat 53 daerah yang belum menganggarkan insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) dan belanja kesehatan yang diambil dari earmarking Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Padahal, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung tenaga kesehatan di daerah yang tengah berjuang dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang masih sulit dikendalikan hingga saat ini.

"Untuk dukungan insentif nakes ini ada 53 daerah yang belum menganggarkan. Tolong ini perlu menjadi perhatian karena insentif nakes ini sangat kita butuhkan," kata Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu Adriyanto, dalam webinar sosialisasi PMK 94, Rabu (28/7).

Adriyanto menjelaskan, earmarking DAU dan DBH tersebut, merupakan kebijakan pemerintah untuk mempercepat penaggulangan pandemi Covid-19. Mekanismenya, pemerintah daerah mengalokasikan 8% dana transfer ke daerah tersebut untuk menangani Covid-19.

Ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 94/2021 tentang Perubahan atas PMK No.17/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.

Adapun hasil earmarking sebesar 8% dari DAU dan DBH tersebut telah terkumpul sebesar Rp 35 triliun, di mana realisasinya hingga 27 Juli 2021 baru sebesar Rp6,4 triliun atau 18% dari pagu.

"Jadi per 27 juli itu realisasinya baru sekitar 18% secara nasional, ini tentunya menjadi perhatian," ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk provinsi realisasinya baru sebesar Rp1,7 triliun atau 28% dari pagu sebesar Rp6,02 triliun. Sementara kabupaten/kota realisasinya sebesar Rp4,75 triliun atau 16,3% dari pagu Rp29,1 triliun.

Dia pun merinci, jika dilihat per program realisasi sebesar Rp 6,4 triliun tersebut mengalir ke program penanganan Covid-19 dengan realisasi sebesar Rp2,36 triliun dari pagu Rp10,6 triliun.

Untuk program dukungan vaksinasi realisasinya sebesar Rp566 miliar dari total pagu sebesar Rp6,5 triliun. Lalu, untuk program dukungan pada kelurahan realisasinya sebesar Rp128 miliar dari total pagu sebesar Rp1,05 triliun.

Selanjutnya, realisasi untuk program insentif nakes dan belanja alat kesehatan baru mencapai Rp1,8 triliun dari total pagu sebesar Rp8,2 triliun.

Untuk kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat realisasinya mencapai Rp1,7 triliun dari total pagu sebesar Rp8,7 triliun.