53% investasi berada di luar Jawa, Jokowi: Bagus untuk pemerataan

Investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Selasa (17/1).

Jokowi menyebut, seluruh negara saat ini memperebutkan investasi dari para investor, khususnya di dalam situasi global yang masih belum lepas dari tantangan. Capaian investasi di Indonesia pada 2022 disebut telah melampaui target.

"Dari target Rp1.200 triliun investasi, tercapai yaitu Rp1.207 triliun di 2022. Ini juga sangat bagus, karena bisa menciptakan lapangan kerja 1,3 juta, sehingga sekali lagi investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi kita," kata Jokowi dalam sambutannya.

Bahkan, lanjut Jokowi, lebih dari 50% investasi yang ada di Indonesia mengalir ke luar Pulau Jawa. Jokowi mengklaim hal ini sebagai imbas dari pembangunan infrastruktur yang sudah menjangkau hingga ke luar Jawa.

"Investasi yang ada di negara kita saat ini sudah 53% itu berada di luar Jawa. Bagus sekali, pemerataan terjadi, karena telah dibangun infrastruktur yang banyak di luar Jawa. Sehingga, investasi itu menuju ke luar Jawa, sangat bagus untuk pemerataan kita," ujarnya.

Terkait hal ini, ia meminta jajaran kepala daerah melakukan akselerasi terhadap perizinan investasi di masing-masing wilayahnya. Jokowi pun menyoroti ruwetnya birokrasi, misalnya dalam pendirian bangunan yakni melalui IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

"Namanya gonta ganti dan ruwet itu. Nama itu, dua kata itu cukuplah, izin gedung. Yang paling penting bukan namanya, penyelesaiannya yang cepat itu loh," ucap Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi juga menyoroti permasalahan lain terkait investasi di Indonesia, yaitu soal tata ruang. Dalam hal ini, Jokowi menyinggung soal persyaratan dasar perizinan berusaha, yakni Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

KKPR sendiri berfungsi sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan. Jokowi menyebut, masih ada daerah-daerah yang belum menyelesaikan KKPR.

Kendati tidak mengungkap secara rinci daerah mana yang dimaksud, Jokowi meminta kepala daerah bersama DPRD untuk segera merampungkan persoalan tersebut.

"KKPR ini, mengenai tata ruang, ini menjadi problem bagi separuh daerah. Separuh daerah kita ini masih belum menyelesaikan KKPRnya. Sehingga, saya minta di sini pada Ketua DPRD, agar dengan pemerintah daerah segera menyelesaikan urusan ini," tutur Jokowi.