58 PSN terancam mangkrak, ada yang perlu diprioritaskan?

Sebanyak 58 program strategis nasional (PSN) bernilai investasi Rp470 triliun terancam mangkrak. Pangkalnya, berpotensi tidak selesai hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada 2024.

Pemerintah pun diminta segera bertindak agar PSN tersebut dapat segera rampung. Dus, masyarakat merasakan manfaat atas kehadirannya.

Anggota Komisi XI DPR, Willy Aditya, pun meminta menyusun prioritas terlebih dahulu. Dengan begitu, mengetahui pasti PSN mana yang akan dikerjakan.

"Artinya, pemerintah harus memasang target yang jelas dan menjaga kepercayaan publik supaya beberapa proyek tetap bisa diselesaikan pada tahun 2024 nanti lewat skala prioritas," ujarnya dalam keterangannya. 

Menurut Willy, yang perlu diutamakan dikerjakan adalah PSN yang paling berdampak bagi publik, utamanya mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. "Juga menciptakan ruang pekerjaan bagi masyarakat."

Dicontohkannya dengan pembangunan Blok Masela di Maluku. Apalagi, ungkapnya, Blok Masela bakal menjadi lapangan minyak dan gas (migas) terbesar di Indonesia. Produksinya diproyeksikan sekitar 1.600 juta kaki kubik per hari (MMscfd) gas atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun (mtpa) dan gas pipa 150 MMscfd, serta 35.000 barrel kondensat per hari (bcpd).

"Sejak persetujuan POD (plan of development) tahun 2019, Presiden [Jokowi] selalu berharap akan pembangunan Blok Masela segera rampung pada 2024 yang akan memberikan dampak signifikan terhadap keperluan migas bagi masyarakat Indonesia," tuturnya.

Willy juga menyarankan Tol Semarang-Demak menjadi prioritas. Politikus Partai NasDem ini berpendapat, proyek ini dapat rampung sebelum Jokowi purnabakti.

"Tol Semarang-Demak harus menjadi salah satu proyek prioritas yang dikebut Pemerintah karena proyek ini juga difungsikan sebagai giant sea wall yang mampu menanggulangi adanya abrasi pantura (pantai utara Jawa) dan banjir rob tahunan," katanya. 

"Saya mendukung langkah evaluasi dari pemerintah terkait nasib 58 PSN. Jadi, dahulukan yang menjadi skala prioritas dengan mengedepankan yang tidak menggantungkan pada anggaran negara dalam keberlangsungan proyek tersebut. Namun, masyarakat tetap merasakan manfaatnya," imbuh Willy.