close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Ilustrasi Alinea.id/MT. Fadillah.
icon caption
Ilustrasi Alinea.id/MT. Fadillah.
Bisnis
Senin, 17 Oktober 2022 09:07

6 target KemenkopUKM untuk tingkatkan kualitas UMKM pada 2023

Untuk kegiatan di luar prioritas 2022, terdapat beberapa rencana kegiatan yang akan dilakukan yaitu peningkatan akses perluasan pasar.
swipe

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SeskemenkopUKM) Arif Rahman menjelaskan enam target yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas UMKM pada 2023.

Target pertama disampaikan Arif yaitu, jumlah rasio kewirausahaan diharapkan mencapai 3,21% di  2023. Hal ini akan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yaitu provinsi, kabupaten, dan kota yang bertujuan untuk menumbuhkan kewirausahaan.

Kedua, UMKM juga ditargetkan pada 2023 akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 5,4%.

“Perlu terus diupayakan agar kapasitas dan omzet koperasi bisa ditingkatkan, sehingga sumbangan terhadap PDB bisa meningkat juga,” jelas Arif dikutip dari keterangannya, Senin (17/10).

Target ketiga yaitu, peningkatan rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan mencapai 21,44%. Keempat ada proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal sebanyak 29,27%, kelima yaitu pertumbuhan wirausaha 2,74%. Kemudian keenam adalah penumbuhan startup sebanyak 2800 unit dan penumbuhan koperasi modern hingga 340 unit.

“Sekarang koperasi modern sudah ada 120 unit. Artinya, butuh sinergi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kegiatan yang ada di pusat bisa direplikasi agar sama-sama menambah jumlah koperasi modern di seluruh Indonesia,” katanya.

DI sisi lain, terkait kegiatan prioritas di 2022, menurut Arif akan tetap dilanjutkan di 2023. Salah satu kegiatan prioritas yang akan dilanjutkan yaitu pendataan lengkap UMKM, pengelolaan terpadu UMKM, dan penumbuhan wirausaha produktif.

“Ini tentu membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengarahkan anggarannya dalam meningkatkan wirausaha produktif,” lanjutnya.

Arif juga mengungkapkan kegiatan prioritas berupa penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan berdasarkan wilayah dan jenis sektornya juga akan dilakukan, desain ulang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) juga berlanjut di 2023.

Lebih lanjut, untuk kegiatan di luar prioritas 2022 terdapat beberapa rencana kegiatan yang akan dilakukan yaitu peningkatan akses perluasan pasar dan digital, utamanya belanja barang dan jasa pemerintah untuk UMKM agar terus mendapat pengawalan.

“Ada juga peningkatan akses UMKM terhadap infrastruktur publik hingga akses pembiayaan untuk UMKM yang pada 2024 ditargetkan mencapai 30%,” ujar Arif.

Selain itu juga dengan peningkatan kemitraan strategis dengan Badan Usaha milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta yang akan terus dilanjutkan guna meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.

img
Erlinda Puspita Wardani
Reporter
img
Hermansah
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan