Survei Indikator: 60,3% masyarakat menilai bansos tidak tepat sasaran

Lembaga Survei Indikator merilis hasil survei pada Mei yang menyoroti kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di tanah air, khususnya dalam hal penyaluran bantuan sosial (bansos).

Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi, memaparkan berdasarkan hasil survei tersebut sebanyak 60,3% dari total 1.200 sampel mengatakan bansos yang diberikan kepada warga tidak mampu tersebut tidak tepat sasaran.

"Mayoritas menilai bantuan sosial yang diberikan untuk warga kurang mampu kurang atau tidak tepat sasaran sama sekali, yaitu sebanyak 60,3% dari total responden," katanya dalam konferensi video, Minggu (7/6).

Secara demografi, kelompok masyarakat yang mengatakan penyaluran bansos tidak tepat sasaran datang dari warga perkotaan dengan rata-rata pendapatan lebih tinggi, perempuan, dan berasal dari kantong-kantong pemilihan Prabowo-Sandi di pilpres lalu.

Tak hanya itu, survei tersebut juga menunjukkan pengelolaan ekonomi secara keseluruhan juga dinilai buruk, terlihat dari penilaian sebanyak 57,6% responden yang menilai buruk dan 23,4% bahkan menilai sangat buruk.

"Intinya mereka yang menilai buruk itu naik tajam di Februari, sekarang lebih dari 81%. Ini tidak terlalu mengejutkan sebenarnya. Banyak dari kalangan menengah ke atas, dari segi wilayah ini merata," ujarnya.

Buruknya kondisi perekonomian masyarakat pun terlihat dari hasil penilaian 83,7% responden yang menyatakan bahwa perekonomian rumah tangga saat ini lebih buruk dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Terpukulnya ekonomi rumah tangga tersebut tidak terlepas dari situasi pandemi yang belum tertangani dengan baik. Bahkan, sebanyak 86% responden mengaku mengalami penurunan pendapatan sejak merebaknya coronavirus Maret lalu.

"Pendapatan ekonomi rumah tangga menurun. Di Mei kemarin 86% yang menyebutkan pendapatan mereka turun," ucapnya.

Dengan demikian, tidak heran hasil survei terhadap realokasi anggaran kementerian dan lembaga yang dilakukan pemerintah lebih banyak disetujui untuk mencukupi kebutuhan pokok bagi rakyat kecil dengan 36,3%.

Lalu, menempatkan kesehatan di urutan kedua dengan sebanyak 22,2% dan bantuan uang tunai kepada yang membutuhkan di tempat ketiga dengan 18,5%.

"Bantuan bahan pokok untuk rakyat kecil, kesehatan, dan BLT adalah bentuk realokasi anggaran yang paling banyak disetujui warga," tuturnya.

Survei sendiri dilakukan dengan metode wawancara telepon dengan random sampling kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia. Survei digelar pada 16-18 Mei 2020 dengan margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.