Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) menyatakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) akan menyelesaikan 65 bendungan pada 2019. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto proyek bendungan yang tersebar di Indonesia ini dibangun untuk mendukung sektor pertanian.
"Dari target itu, sudah sekitar 46 bendungan yang selesai atau rampung. Sedang sisanya masih dalam tahap penyelesaian, sehingga kami optimistis semua target itu tercapai akhir tahun," kata Sugiyarto, Kamis (1/3).
Dia mengatakan pembangunan infrastruktur seperti bendungan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) itu merupakan hal penting untuk menekan kesenjangan pembangunan di wilayah barat dan timur Indonesia. Menurut dia, pemerataan pembangunan infrastruktur juga berperan dalam mengurangi disparitas harga di seluruh Indonesia.
Konsultasi Regional terkait pembangunan infrastruktur termasuk bendungan dilakukan di Makassar dengan peserta dari Sulawesi, Maluku dan Papua. Kegiatan serupa telah digelar di Kota Mataram dengan peserta dari Kalimantan dan Nusa Tenggara.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang Pemprov Sulawesi Selatan Andi Darmawan Bintang menyatakan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan yang terpencil dan terisolasi merupakan skala prioritas pemerintah Jokowi.
Sebagai gambaran, lanjut Andi, di Sulawesi Selatan terdapat daerah terisolir seperti Seko dan Rampi. Namun, setelah dilakukan pembangunan jalan dan fasilitas penunjang lainnya, kini Seko, Kabupaten Luwu Utara sudah dapat dilalui kendaraan roda empat.
Sebagai informasi, untuk mendukung ketahanan air dan pangan, pada 2015–2018 pemerintah telah membangun 56 bendungan. Sebanyak 13 bendungan selesai dan 43 bendungan lainnya dalam penyelesaian konstruksi.
Pada 2019 akan dibangun sembilan bendungan baru sehingga total bendungan yang dibangun sejak 2015–2019 adalah 65 bendungan. Jumlah tersebut akan menambah tampungan air di Indonesia, yang pada 2014 Indonesia memiliki 231 bendungan. (Ant)