Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan refleksi kinerja sepanjang 2020 dan harapan bagi para pelaku koperasi dan UMKM, agar dapat beradaptasi dan bertransformasi ke usaha berskala besar pada 2021.
“Pada 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan dengan adanya situasi pandemi Covid-19. Kondisi ini juga dialami oleh 220 negara lainnya,” kata Menkop UKM Teten Masduki dalam webinar Outlook 2021 dengan Tema “Outlook 2021 Adaptasi dan Transformasi KUMKM”, Selasa (29/12)
Situasi saat ini berbeda dengan krisis 1998 dan 2008. Akibat pandemi saat ini, UMKM sangat terdampak, baik dari sisi supply maupun demand. Hal ini utamanya disebabkan adanya pembatasan interaksi fisik yang menyebabkan perubahan perilaku dan juga pola konsumsi masyarakat.
“Sehingga pandemi Covid-19 ini sektor koperasi dan UMKM yang paling terpukul,” ujarnya.
Teten menambahkan, ada tantangan yang akan dihadapi dan perlu diantisipasi selain dampak kesehatan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi sekarang ini, yaitu bertambahnya angka kemiskinan.
Dalam skenario sangat berat, kemiskinan diprediksi bertambah 4,86 juta orang sebagaimana data Kemenkeu 2020. Berikut pula angka pengangguran yang diperkirakan bertambah 9,77 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,07% sesuai data BPS.
Dia mengatakan, UMKM dan kewirausahaan tetap menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional selama mampu beradaptasi dan bertransformasi. Hal ini karena proporsi UMKM yang mendominasi populasi pelaku usaha di Indonesia hingga 99%.
Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberikan stimulus sebesar Rp123,46 triliun kepada koperasi dan UMKM agar tetap dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.
Selain itu, BanPres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) juga telah diluncurkan dengan sasaran kepada 12 juta pelaku usaha mikro berupa hibah modal kerja sebesar Rp2,4 juta per orang telah tersalurkan 100% serta KUR Super Mikro untuk plafon di bawah Rp10 Juta dengan bunga 0%.
Salah satu prioritas Kemenkop UKM adalah mendorong inovasi, digitalisasi, dan kepastian Badan Hukum bagi Pelaku UMKM melalui penguatan kelembagaan agar berperan lebih strategis dalam perekonomian nasional.
Tujuannya, agar dapat lebih mudah dalam mengakses pembiayaan. Aspek pembiayaan dititikberatkan karena sesuai data Bank Indonesia, pada 2019 hanya sekitar 20% UMKM yang telah terkoneksi pembiayaan formal.
Menkop UKM menegaskan upaya pihaknya dalam mendorong digitalisasi Koperasi dan UMKM melalui peningkatan kapasitas SDM, perbaikan proses bisnis, dan perluasan akses pasar.
“Respons masyarakat cukup antusias, sebanyak 102.672 masyarakat sudah mengakses dan mengikuti kelas daring melalui EDUKUKM.ID serta 10.013 pelaku UKM melalui SPARC Campus yang diselenggarakan oleh BLU kami yaitu LLP-KUKM SMESCO,” ucapnya.
Selain itu, di tengah pandemi ini ada tambahan 2 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital sehingga ada 10,25 juta UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital atau sekitar 16% dari total populasi UMKM.
“Hal ini menunjukkan tren ekonomi digital selama pandemi tumbuh positif. Ini merupakan peluang baru di masa pandemi Covid-19, di mana porsi ekonomi digital Indonesia adalah terbesar di Asia Tenggara," tuturnya.
Pada 2025, Google, Temasek mengestimasikan nilai transaksi ekonomi digital mencapai Rp1.826 triliun. Selain itu pada 2019, Bank Indonesia mencatat nilai transaksi ekonomi digital mencapai Rp265 triliun.
"Dengan ataupun tanpa pandemi, transformasi digital adalah keniscayaan," tambah Teten.
