Adu kuat gula-gula investasi pulau Jawa

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang semester I-2023 mencapai 5,11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Salah satu penyumbang pertumbuhan yang positif tak lain adalah investasi atau penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun asing. Secara nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada enam bulan pertama 2023 mencapai lebih dari Rp600 triliun. 

Di mana pada semester I-2023 mencapai Rp678,7 triliun atau naik 16,1% secara year on year. “Saya kok jadinya optimistis realisasi investasi ini (tahun 2023) bisa mencapai Rp1.400 triliun, insyaallah ya mohon doa,” kata Ketua BKPM Bahlil Lahadalia saat jumpa pers 21 Juli 2023 lalu.

Realisasi investasi yang menyerap tenaga kerja hingga 849.181 orang ini berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) Rp363,3 triliun (53,5%) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp315,4 triliun (46,5%).

Dengan investasi di luar Jawa mencapai Rp354,9 triliun (52,3%) dan pulau Jawa Rp323,8 triliun (47,7%). Tercatat, lima besar realisasi investasi tertinggi adalah Jawa Barat sebesar Rp103,7 triliun, DKI Jakarta Rp79,5 triliun, Jawa Timur Rp61,2 triliun, Sulawesi Tengah Rp56,4 triliun, dan Banten Rp50,6 triliun.  

"Masih tetap Jawa Tengah belum termasuk lima besar sepanjang Januari-Juni 2023. Tapi kita akan dorong terus dalam rangka pemerataan. Sulawesi Tengah ini karena hilirisasi nikel. Lalu Jabar, Kang Emil (Ridwan Kamil-red) paten juga ini ya, berarti cara dia menarik investor bagus ini, dan memang penduduk paling banyak juga di Jawa Barat," bebernya.

Namun sayangnya, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jawa Barat juga meningkat. Menurutnya, persepsi investor terhadap tenaga kerja Jawa Barat sebenarnya cukup positif meski upahnya lebih mahal dibanding Jawa Tengah. Tercatat, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2023 sebesar Rp1.986.670 sementara Jawa Tengah sebesar Rp1.958.169.

“Kenapa PHK itu pasti pabrik tutup. Pabrik sepatu pakaian kan terukur semakin banyak opex (operational expenditure)-nya akan memperkecil profit di saat yang sama negara lain tawarkan profit lebih baik, mohon maaf sekali teman-teman buruh, kalau demo terus, mogok kerja ya gimana,” ungkapnya.

Dilansir dari jabarprov.go.id, realisasi investasi Jabar yang mencapai Rp103,6 triliun sudah separuh lebih dari target investasi yang dicanangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar sebesar Rp188 triliun. Selama lima tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Wagub Uu Ruzhanul Ulum realisasi investasi baik dalam negeri dan luar negeri mencapai Rp685,35 triliun. Dengan rincian investasi tahun 2018 sebesar Rp116,96 triliun, tahun 2019 sebesar Rp116,96 triliun, dan tahun 2020 mencapai Rp120,43 triliun. Kemudian pada tahun 2021 sebesar Rp136,14 triliun dan  tahun 2022 mencapai Rp174,6 triliun. 

Kepala DPMPTSP Jabar Nining Yuliastiani optimistis target investasi pada tahun ini akan tercapai seperti tahun-tahun sebelumnya. Secara historis, kata dia, selama periode tahun 2018-2022 capaian realisasi investasi secara konsisten melampaui target yang ditetapkan BKPM dan berturut-turut menempati peringkat satu nasional.  

"Melihat perkembangan pemulihan perekonomian Jabar tentunya kami optimis tahun 2023 capaian realisasi dapat kembali memenuhi target nasional dan mempertahankan reputasi Jabar dengan capaian realisasi investasi tertinggi di Indonesia," ujar Nining dalam acara Jabar Punya Informasi (JAPRI) Vol.130 bertema "WJIS 2023: 'Invest in Sustainable Growth' di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, 7 Agustus lalu.

Nining menambahkan sebagai destinasi utama investasi di Indonesia, peluang investasi di Jabar terus didukung oleh berbagai keunggulan yaitu iklim investasi yang kondusif, konektivitas infrastruktur terbaik, produktivitas tenaga kerja yang tinggi, potensi pasar yang besar, extensive supply chain serta pelayanan investasi terbaik. 

Pada WJIS 2023, proyek-proyek yang ditawarkan merupakan proyek yang telah memenuhi persyaratan ready to offer, yakni 10 proyek dengan total nilai investasi lebih dari Rp70 triliun. Antara lain Special Economic Zone of Lido Bogor, Electric Motorcycle Industry for Electric Vehicles, dan industri roda pesawat di kawasan Metropolitan Rebana. 

Sementara itu, ibu kota Jakarta mencatat realisasi investasi semester I-2023 tembus Rp79,5 triliun, terdiri atas PMA sebesar US$2,6 miliar atau sekitar Rp38,9 triliun dan PMDN Rp40,6 triliun. “PMDN DKI Jakarta menempati urutan pertama dalam realisasi PMDN di Indonesia,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra, Minggu (3/9).

Menurut Benni, tiga sektor dengan kontribusi terbesar terhadap capaian PMDN dan PMA DKI, yakni transportasi, gudang, dan telekomunikasi dengan nilai Rp29,11 triliun atau menyumbang 37%. Kemudian, sektor jasa lainnya sebesar Rp15,89 triliun atau menyumbang 20%, terakhir sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sejumlah Rp11,16 triliun atau berkontribusi 14%.

Selain itu, primadona investasi lainnya di pulau Jawa adalah provinsi Jawa Timur yang sepanjang semester I-2023 menorehkan realisasi investasi Rp53,5 triliun. "Alhamdulillah, realisasi investasi di Jawa Timur secara konsisten terus tumbuh. Bahkan, capaian ini juga sudah memenuhi 54,6% dari target investasi Rp112 Triliun sesuai pada RKPD Perubahan," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kamis (3/8).  

Realisasi investasi Rp61,2 triliun ini terdiri dari PMA yang mencapai Rp29,6 triliun. dan PMDN Rp31,5 triliun. Menurutnya, tren realisasi investasi PMA terus menguat sejak semester I-2021, karena itu perlu diantisipasi dengan pembangunan fasilitas/infrastruktur penanaman modal yang tangguh. Adapun kontributor tertinggi realisasi investasi secara total PMA ialah sektor Pertambangan yang mendominasi realisasi PMA sebesar Rp 11,6 triliun setara dengan 33,1% dari total realisasi PMA. 

Sedangkan sektor Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran mendominasi realisasi PMDN sebesar Rp5,9 triliun atau setara 18,7% dari total realisasi PMDN. “Peningkatan investasi di Jatim dilakukan melalui sejumlah strategi secara produktif, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya. 

Secara produktif yakni melalui integrasi perizinan berusaha secara elektronik seperti melalui Jatim Online Single Submission (JOSS), harmonisasi dan simplifikasi regulasi yang menghambat investasi dan perizinan berusaha, fasilitasi dan pendampingan investor, dan peningkatan iklim investasi berusaha. 

Adapun provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi di pulau Jawa dengan capaian realisasi investasi terendah yakni Rp27,07 triliun. Angka ini mencapai 41,22% dari target penanaman modal Jateng sebesar Rp65,70 triliun tahun 2023.

Sekretaris Daerah Pemprov Jateng Sumarno mengatakan pemerintah Provinsi Jawa menggelar karpet merah kepada para investor, melalui ajang Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2023. Pertemuan bisnis yang digelar Agustus lalu itu menghasilkan potensi peminatan investasi senilai Rp18,5 triliun. 

Sesuai dengan tema “Circular Economy for Central Java Sustainable Growth”, pemprov Jateng menawarkan proyek-proyek ramah lingkungan seperti Instalasi Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Kota Surakarta, Transformasi TKL Ecopark Kota Magelang, pembangunan industri Penyulingan melati di Pemalang, dan Pengembangan industri kelapa terpadu di Cilacap.

Ada pula proyek sentra industri perikanan di Pati, pengolahan limbah B3 medis di Kota Tegal, Industri Udang Terpadu di Cilacap, Pengembangan Aqua Edu Culture Park di Pulau Panjang Jepara, dan Pengembangan Pembenihan Ikan Nila Salin Tilapia di Pati.

“Bicara Investasi hijau, banyak masuk kawasan Industri Kendal adalah kendaraan listrik. Adapula investor yang mau masuk dengan energi terbarukan yakni bayu (angin) dan geothermal,” lanjutnya.

Jabar juara

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai Jawa Barat terus menjuarai realisasi investasi karena tak lepas dari posisinya yang berada di dekat ibu kota. Belum lagi adanya pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara dan pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.

“Bagi industri itu suatu keunggulan untuk mempermudah efisiensi,” katanya kepada Alinea.id, Rabu (6/9).

Kedua, tambahnya, adanya fasilitas yang diberikan daerah bisa berupa transportasi hingga kawasan industri. Dia menyatakan sejauh ini kawasan industri di Jabar lebih banyak di Jateng. Plus, insentif yang ditawarkan Jabar juga lebih banyak. Dus, meski upahnya lebih tinggi dibanding Jateng industri masih banyak yang memilih Jabar. 

“Terutama bagi industri yang capital expensive dan teknologi tinggi seperti otomotif. Yang padat tenaga kerja larinya ke Jateng dan Jatim,” tambahnya.

Selain itu, dia menilai investor melihat Jateng khusus pada industri yang memerlukan ketekunan seperti alas kaki. Lebih lanjut, Tauhid bilang investasi biasanya didorong oleh pendekatan pasar, Bagi sektor swasta, semakin banyak ‘gula-gula’ maka mereka bisa tertarik menanamkan modalnya.

“Berarti harus ada gulanya, gulanya ya konsumsi penduduk, sangat dipengaruhi berapa banyak penduduk,” bebernya.

Namun, ada pula investasi yang didorong oleh pemerintah misalnya pada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurutnya, sejauh ini pulau Jawa masih sangat menarik bagi investor terutama dari sisi upah tenaga kerja dan infrastruktur yang memadai.

“Modalnya besar untuk investasi, daripada cost di luar Jawa besar investor tetap milih Jawa, upah murah, infrastruktur dan jika dikalkulasi secara bisnis Jawa paling unggul,” ungkapnya.

Karenanya, jika pemerintah ingin memeratakan investasi di tanah air maka ‘gula-gula’ investasi ini harus disebar. Misalnya dengan pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas energi dan lingkungan. “Bangun industri di luar Jawa berat, tenaga kerja mahal, di Kaltim susah tenaga kerja per bulan mendekati Rp5 juta bandingkan dengan Jateng,” ungkap dia.

Padat modal dan teknologi

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga memaparkan realisasi investasi di luar pulau Jawa terus meningkat dibanding pulau Jawa. Menurutnya, BKPM akan tetap mendorong realisasi investasi yang merata di seluruh tanah air. "Jadi harus Indonesia sentris, bukan Jawa sentris," tandasnya.

Lebih lanjut, Bahlil memperkirakan arah tren investasi ke depannya lebih kepada padat modal dan padat teknologi, bukan lagi padat tenaga kerja. Menurutnya, kenyataan ini harus mulai diakui dan jangan sampai menjadi jebakan ‘Batman’ bagi penyerapan tenaga kerja itu sendiri di tanah air. 

“Yang akan kita lakukan blending antara menyiapkan tenaga kerja padat modal dengan skill yang tinggi, sekolah-sekolah harus menyiapkan jurusan-jurusan yang dibutuhkan oleh pasar. Dunia bergeser pada SDM spesifik,” ungkap dia.

Karenanya, dia menekankan investasi yang masuk harus bisa menyerap tenaga kerja Indonesia dengan maksimal. Caranya, dengan menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan sektor investasi yang masuk. Misalnya, jika investasi yang masuk di sektor pertambangan maka daerah harus menyiapkan tenaga SDM yang sesuai. Pun demikian jika berkaitan dengan mesin, tenaga pemasaran, dan lain-lain. 

“Tapi kalau ke depan yang mengerjakan robot semua itu tantangan buat kita, tanpa skill kita akan tertinggal,” ingatnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengakui tren investasi yang padat modal dan teknologi memang menjadi ancaman tersendiri. Terutama bagi profil tenaga kerja atau angkatan kerja di daerah yang sebagian besar masih lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) ke bawah. 

“Sementara enggak semua daerah punya lulusan perguruan tinggi atau memiliki lulusan yang spesifik di bidang sektor industri, teknologi itu akhirnya terjadi talent gap,” sebutnya kepada Alinea.id, Senin (11/9).

Gap itu terjadi karena kebutuhan industri yang makin padat modal dan teknologi tidak berbanding lurus dengan sumber daya manusia yang lulusannya masih berorientasi pada padat karya atau yang adopsi teknologinya masih rendah. Menurutnya, jika hal ini dibiarkan justru akan memicu tenaga kerja asing yang lebih memiliki pengalaman keahlian akan masuk di investasi-investasi tersebut. Bisa pula akan ada migrasi tenaga kerja dari daerah lain yang mengisi kebutuhan SDM dengan skill tinggi. Akhirnya, tenaga kerja lokal pun tidak bisa terserap dengan adanya investasi di suatu daerah.

“Solusinya selain pendidikan yang formal kampus, vokasi tapi juga harus ada program-program seperti pemagangan, program terkait dengan training kolaborasi dengan industri misalnya,” tambahnya.

Selain itu, menurutnya pelatihan seperti bootcamp atau inkubasi juga bisa dilakukan sebagai bentuk pendidikan non formal. Hal ini harus didorong di daerah dengan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK). Jumlah BLK yang lebih dari 300 di seluruh Indonesia, menurutnya, harus dioptimalkan dengan modifikasi berbagai pendidikan non formal tersebut.

Terakhir, di era digital ini juga harus ada pelatihan-pelatihan terkait pengajaran online misal belajar coding. Pasalnya, industrialisasi yang sifatnya padat teknologi sebenarnya membutuhkan tenaga ahli yang berada di balik sistem. “Itu yang harusnya diproduksi juga oleh tiap daerah,” tutupnya.