AFPI bagikan tips bedakan fintech dan pinjol ilegal

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyebutkan, inklusi keuangan di Indonesia saat ini telah mencapai angka 76%. Akan tetapi, inklusi tersebut belum dibarengi literasi keuangan yang hanya 38%.

Hal tersebut membuat banyak masyarakat terperangkap pinjaman online (pinjol) ilegal, yang menjalankan bisnis tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

Ketua Klaster Multiguna AFPI Rina Apriana mengatakan, agar tidak terjebak pinjol ilegal, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan masyarakat untuk membedakannya dengan fintech legal. 

Hal pertama yang bisa dilakukan adalah mengecek website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai daftar fintech yang terdaftar dan berizin di OJK. 

Rina juga menuturkan, fintech ilegal terbilang sangat agresif, baik di aplikasi, maupun melalui pesan singkat saat melakukan penagihan. Sementara fintech legal yang telah terdaftar dan berizin menurutnya tidak akan melakukan hal-hal tersebut.

Dia melanjutkan, AFPI telah mengatur cukup tegas terkait etika penagihan fintech. Fintech yang tergabung di AFPI dilarang menggunakan ancaman, kekerasan, atau mempermalukan dalam melakukan penagihan. 

"Jika masyarakat menemukan praktik seperti itu, kami juga sudah mempunyai situs resmi untuk melaporkan. Jadi sudah ada salurannya. Dari situ nanti ada serangkaian inisiatif kami untuk penegakan code of conduct tersebut," ujar Rina, Jumat (21/5).

Selain itu, anggota AFPI juga telah dilarang melakukan kekerasan fisik maupun verbal dalam melakukan penagihan. Kemudian, dilarang keras melakukan penyebaran data pribadi saat penagihan. 

"Karena ini terkait keamanan pribadi yang bisa disalahgunakan. Ini adalah hal-hal utama dari etika cara penagihan yang kami atur dalam code of conduct kami untuk dipatuhi seluruh anggota kami," ucapnya.