Agar APBN tak boncos karena makan siang gratis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para punggawanya mulai merancang pagu indikatif untuk pelaksanaan program makan siang gratis yang digagas pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program pembagian makan siang dan susu gratis kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil ini dipastikan bakal masuk ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Selain anggaran, Jokowi juga telah menginstruksikan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun program ikonik dari calon presiden potensial tersebut. “Memang harus memasukan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan dan Bappenas sedang menyusun itu,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan pers usai rapat paripurna yang membahas rencana kerja pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal tahun 2025, di Jakarta, Senin (26/2).

Meski begitu, RKP yang sesungguhnya baru akan dibahas setelah ada pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 – 2029. Namun, untuk menjaga keberlangsungan antara pemerintahaan saat ini dengan yang akan datang, pembahasan program beserta anggaran kebijakan makan siang gratis mulai dilakukan sejak sekarang.

Tidak hanya itu, agar program dapat segera berjalan, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2025 pun disiapkan sejak saat ini.

“Agar benar-benar keberlanjutan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih,” imbuh Suharso.

Butuh anggaran jumbo

Sementara itu, anggota tim ahli dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibisono mengungkapkan, berdasarkan hitungan timnya, program makan siang gratis membutuhkan anggaran hingga Rp400 triliun dalam satu tahun. Dengan kebutuhan anggaran tahap pertama untuk program ini mencapai Rp100 triliun hingga Rp120 triliun.

Meski seluruh pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun Drajad memastikan, pembiayaan program ini tidak akan memotong pos-pos anggaran yang sudah ada. Sebaliknya, program makan siang gratis akan didanai dari sumber-sumber penerimaan atau pembiayaan baru.

“Sumber-sumber yang merupakan hak negara yang selama ini belum terkoleksi. Ini tanpa meningkatkan tarif pajak, kecuali yang sudah diumumkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu,” jelas politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, kepada Alinea.id, Minggu (25/2).

Drajad mencontohkan, ada dua sumber relatif ‘kecil’ yang dapat dikumpulkan negara. Yakni dari hasil putusan pengadilan yang sudah inkrah, dengan perkiraan dana sebesar Rp90 triliun dan perubahan satu peraturan yang bisa merilis Rp116,4 triliun.

“Ini hitungan pertengahan tahun 2023. Sekarang kemungkinan lebih besar. Masih ada minimal tiga sumber lain yang potensinya lebih besar, tapi belum bisa diungkapkan dulu,” tuturnya.

Namun yang pasti, penerapan program makan siang gratis ini akan dimulai bertahap mulai tahun 2025, hingga mencapai cakupan 82,9 juta siswa pada tahun 2029. Pada pelaksanaan program di tahun 2025, lanjut Drajad, masih harus dihitung lagi anggarannya, untuk mengetahui ruang fiskal yang tersedia.

“Selain itu, harus dicek kesiapan lembaga dan aparat di daerah termiskin, tertinggal atau terluar, rantai pasok bahan-bahan pangan yang dibutuhkan, pendampingan dan pengawasan. Dari situ baru dihitung jumlah maksimal yang bisa dijalankan pada tahun 2025,” imbuh ekonom dari The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu.

Utak-atik anggaran

Menanggapi soal program berskala raksasa ini, Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P. Sasmita menilai, jika benar-benar memperhatikan nasib APBN yang tak longgar, pemerintah akan melakukan kompromi dan improvisasi soal penerapan program makan siang dan susu gratis kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil. Apalagi, rencana kebijakan ini ditawarkan saat masa kampanye. Artinya, bersifat sangat elektoral atau bermotif politik agar disukai dan dipilih rakyat.

Untuk makan siang gratis, ramalnya, segmen sasarannya akan mengecil. Seperti yang pernah disampaikan calon wakil presiden dari nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Di mana penerima bantuan ini hanya anak-anak sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Atau khusus untuk anak Sekolah Dasar dulu. Atau bisa juga anak sekolah dari kalangan yang berada di bawah garis kemiskinan. Atau pula pemegang kartu pintar dulu. Dan opsi-opsi lainnya,” tutur Ronny, saat dihubungi Alinea.id, Senin (26/2).

Menurutnya, tak masalah jika program ini mengalami penyesuaian dan dilaksanakan dengan sasaran masyarakat yang memang kesulitan dalam memenuhi nutrisi minimun anak-anak mereka. Karena urusan nutrisi dan pendidikan sangat erat kaitannya dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Namun, Ronny memberi catatan, sudah seharusnya program baik ini didanai dari pembiayaan yang baik pula. Artinya, anggaran dari program yang disebutnya sebagai ‘MSG’ atau bumbu penyedap program capres nomor urut 02 tersebut harus dilakukan secara baik, jelas dan transparan.

“Tidak tebak-tebakan dan tidak kucing-kucingan dengan publik. Jangan berbeli-belit, kesannya seperti sedang main petak umpet, seperti ada yang ingin disembunyikan,” ujarnya.

Pun sah-sah saja menemukan sumber pendanaan untuk program baru dari pengurangan subsidi energi, seperti yang sebelumnya direncanakan oleh TKN. Namun dengan catatan, harus dilakukan perhitungan dengan cermat dan mempertimbangkan aspirasi publik.

“Toh memang dari sisi fiskal, subsidi energi menyedot anggaran yang tidak sedikit. Memang dari beberapa kajian, peluang tidak tepat sasarannya cukup tinggi. Tapi terlepas dari itu, besarnya anggaran subsidi energi karena dilihat secara nominal, bukan persentase,” jelas Ronny.

Sebelumnya beredar kabar kalau Prabowo bakal memangkas subsidi energi termasuk di dalamnya bahan bakar minyak (BBM) untuk mendanai program makan siang gratis. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno dalam wawancara di salah satu media.

Meski demikian, Ronny menghitung, persentase subsidi energi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tak besar, hanya sekitar 0,9%. Pada tahun 2023 misalnya, realisasi anggaran subsidi energi di sepanjang tahun lalu sebesar Rp164,3 trilun, sementara realisasi APBN 2023 tembus Rp3.121 triliun.

“Jadi tidak etis juga jika terlalu berambisi untuk mencongkel subsidi energi. Namun jika memang mau mengurangi subsidi energi, harus dilakukan secara terukur, disertai dengan peningkatan program-program proteksi dan asistensi sosial (social transfer policy),” ungkap dia.

Pada saat yang sama, pemerintah selanjutnya perlu transparan terhadap mekanisme pembentukan harga energi kepada publik, serta melakukan liberalisasi secara sehat di sektor energi. Hal ini penting dilakukan karena tidak mungkin ada harga pasar yang terbentuk saat dilakukan pengurangan subsidi, jika masih ada monopoli di pasar energi oleh satu perusahaan, terlepas itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bukan.

“Jika harus mengurangi subsidinya sampai titik minimal, maka harus dilakukan dengan liberalisasi dan reformasi sektornya, agar harganya menjadi fair dan sehat. Jika tidak, wacana mengurangi subsidi energi hanya akal-akalan saja, yang namanya monopoli, publik tak bisa mengontrolnya,” lanjut Ronny.

Ekonom senior ini memberi catatan tegas, apapun program populis yang digagas oleh pemerintahan baru, harus menggunakan sumber pembiayaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pasalnya, jika ini tidak dilakukan, akan berdampak pada stabilitas makro, mulai dari inflasi yang bisa saja meroket, daya beli anjlok, hingga melemahnya kurs mata uang rupiah.

Pada saat yang sama, disiplin fiskal sangat perlu diterapkan untuk menjaga agar defisit APBN tidak lebih dari 3%, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang. Pada saat yang sama, rasio utang juga harus tetap dijaga agar tidak bertambah drastis dan anggaran pembangunan tidak teralihkan ke program-program konsumtif.

Dibiayai oleh pajak

Ronny bilang, program makan siang gratis memiliki sifat redistributif alias kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ekonomi karena adanya alokasi pelayanan atau manfaat terhadap segmen tertentu dari masyarakat, maka seharusnya pembiayaan dari program ini diambil dari APBN yang bersumber dari pajak atau tax based, khususnya dari pajak kelas atas dan kelas menengah.

Tujuannya, untuk diredistribusikan ke kelas bawah yang membutuhkan, agar terjadi ‘robin hood effect’ kepada perekonomian.

“Sebaiknya dari pajak kelas atas seperti income tax kelas atas, corporate income tax, pajak kendaraan mewah, pajak barang mewah, dan juga sin tax atau pajak dosa seperti cukai tembakau, pajak alkohol, pajak hiburan malam, pajak polusi atau carbon tax, pajak kerusakan lingkungan, dan lainnya,” urai Ronny.

Tidak hanya itu, agar kebijakan sosial ini efektif untuk mengurangi angka stunting atau tengkes, seperti yang dimaksudkan Prabowo-Gibran, program ini harus disinkronkan dengan program pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek). Selain itu, dengan penyaluran yang seharusnya dilakukan dengan melibatkan secara langsung sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

“Maka memang sebaiknya diberikan melalui lembaga pendidikan, yakni sekolah. Dengan begitu ada kepastian penerimanya adalah anak yang memang menghadiri kelas setiap hari,” tandas Ronny.