Ahok diminta Erick Thohir jadi Bos BUMN

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok datang ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Usai berbicara dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Ahok mengakui dirinya akan dilibatkan di salah satu perusahaan BUMN.

"Intinya kita bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan dalam salah satu BUMN. Gitu aja," tutur Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (13/11). 

Adapun mengenai BUMN mana dan jabatan apa yang akan diberikan ke dirinya, Ahok mengakui belum mengetahui hal tersebut. Ia mengatakan hal tersebut mesti ditanyakan lagi ke Menteri Erick.

"Saya enggak tahu (kapan diangkat), mungkin Desember atau November, saya enggak tahu. Tanya ke Pak Menteri," kata politisi PDI-Perjuangan itu.

Ahok melanjutkan, dirinya tak masalah ditempatkan di BUMN sektor manapun nantinya. Sebab, dengan demikian, ia bisa membantu negara. 

"Apa saja juga boleh, yang penting bantu negara," tuturnya.

Kursi kosong Dirut BUMN

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mengantongi sejumlah nama untuk mengisi posisi direktur utama di beberapa perusahaan BUMN yang masih kosong. 

Perusahaan tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Inalum (Persero), dan PT PLN (Persero). 

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan proses pemilihan direktur utama BUMN yang masih kosong tersebut telah memasuki tahap seleksi akhir.

"Secepatnya bulan ini sudah ada direktur utamanya," kata Arya di Kementerian BUMN, Rabu (13/11).

Arya melanjutkan, pemilihan direktur dtama tersebut berdasarkan kriteria berupa profesionalisme dan rekam jejak calon.

Selain posisi direktur utama yang kosong, Arya mengatakan, Menteri Erick juga mengevaluasi kinerja direksi-direksi BUMN saat ini. Apabila direksi lama dianggap masih bekerja dengan baik, maka kerja mereka akan dilanjutkan. 

Selain itu, Erick akan melihat direksi-direksi yang bisa mendukung visi Jokowi. 

"Dari yang tak kosong pun lagi dievaluasi, dilihat direksi-direksi yanh bisa mendukung visi Jokowi," tuturnya.

Menurutnya, evaluasi direksi-direksi BUMN pasti rutin akan dilakukan. Evaluasi tersebut pun tak sebatas pada evaluasi jajaran direksi, melainkan juga jajaran komisaris BUMN. 

"Kalau komisarisnya perlu penyegaran agar prngawasannya maksimal, maka bisa saja komisarisnya diganti," kata Arya. 

Selain melakukan evaluasi, Arya mengatakan, Erick juga akan fokus menyelesaikan proyek-proyek BUMN yang terhambat, seperti perjanjian kerja sama Pertamina terkait kilang minyak di Cilacap dengan Aramco. 

Sebab, menurutnya, kerja sama itu telah berlangsung dalam lima tahun tetapi belum menemukan kata sepakat. 

"Kilang Pertamina dengan Aramco lagi proses, tahap pertama kami akan putuskan apakah dilanjutkan atau bagaiman. Due diligence-nya kan sudah lima tahun, lama banget, jadi ini yang dikejar," ujarnya.