Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan saat ini kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 mengalami surplus Rp107,4 triliun meski kondisi perekonomian saat ini dihadapkan dengan volatilitas yang tinggi. Ia juga menjelaskan bahwa realisasi pendapatan pada APBN per 31 Agustus 2022 mencapai Rp1764,8 triliun dan realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp575,8 triliun.
“Untuk pendapatan negara, ini sudah mencapai 49,8% yang asalnya dari penerimaan perpajakan Rp1.378 triliun atau 53,2%, bea cukai Rp206,2 triliun atau 30,5%, dari penerimaan negara bukan pajak (BNBP) sebesar Rp386 triliun, dan keseimbangan primer sebesar Rp342,1 triliun,” ujar Menko Airlangga dalam paparannya di keterangan pers terkait Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (11/10).
Berikutnya dari sisi belanja APBN, Airlangga melaporkan realisasi belanja APBN untuk Kementerian/Lembaga (K/L) telah terealisassi untuk belanja pegawai sekitar Rp170,5 triliun dan ini naik dibanding tahun lalau 4,8% year on year (yoy). Lalu ada belanja barang Rp221,9 triliun yang meliputi belanja barang lain Rp161 triliun dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp60,9 triliun yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk layanan pasien, insentif tenaga kesehatan (nakes), dan vaksinasi.
“Untuk belanja barang juga digunakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rp24,3 triliun untuk alat utama sistem senjata (alutsista), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait biodiesel dan beasiswa LPDP dan Kementerian Agama (Kemenag) Rp13,4 triliun dengan biaya bantuan operasional sekolah (BOS),” papar Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan kondisi eksternal ekonomi Indonesia yang harus dijaga meski dinilai relatif kuat. Bahkan ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kedua tertinggi pertumbuhan ekonominya di antara negara G20 lainnya setelah Arab Saudi.
“Kita lihat dari segi modal saham ada capital inflow Rp72,2 triliun per September 2022 dan net outflow Rp150,68 triliun dari Juni hingga September. Nah ini tentu perlu diikuti dengan kebijakan yang betul-betul diprioritaskan,” tandasnya.
Ia menambahkan untuk sektor energi dan pangan, Presiden telah mendorong Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6%. Namun khusus untuk pertanian, bunganya tetap dipertahankan 3%.
“Khusus KUR, diberikan relaksasi daripada Giro Wajib Minimum (GWM) di perbankan untuk mendorong kenaikan kredit,” pungkas Airlangga.
Airlangga juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan akan di kisaran 4,8% hingga 5,2%, sehingga Indonesia dipastikan olehnya masih relatif kuat.