Sri Mulyani ajukan redesain sistem penganggaran negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan desain ulang (redesain) sistem keuangan negara. Redesain ini diusulkan untuk mengefektifkan, mengefisienkan, dan agar terjadi sinkronisasi program antara kementerian/lembaga (K/L) pusat dengan pemerintah daerah (pemda).

"Tujuan kami meredesain sistem penganggaran agar mengakselerasi yang sudah menjadi inisiatif selama ini, yaitu membangun money follow program," kata Sri Mulyani saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (23/6).

Sri melanjutkan, redesain anggaran tersebut juga perlu dilakukan untuk mensinkronkan belanja antara pusat, yakni K/L dengan belanja daerah. Menurutnya, sinkronisasi ini menjadi tantangan yang luar biasa karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dibuat melalui proses dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing.

Sri mencontohkan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerap kali K/L meminta anggaran untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah. Namun, saat diserahkan, masyarakat atau pemerintah daerah tidak mau menerima bantuan tersebut karena tak sesuai kebutuhan.

"Banyak K/L meminta anggaran yang dipakai untuk menghasilkan barang, yang nanti barangnya diserahkan ke masyarakat atau pemda. Namun kemudian, pemdanya enggak mau terima karena barang ini bukan barang yang diminta dari awal," tuturnya.

Adapun dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah telah melakukan reformasi anggaran. Salah satunya adalah dengan memangkas 344 program di kementerian dan lembaga.

"Mengenai program, dari 428 program, sekarang jadi 84 program. Ini hasil reformasi kami dengan Kemenkeu," ujar Suharso.