Presiden Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025. Kebijakan ini dirancang guna meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Prabowo saat mengumumkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 dan berbagai kebijakan ekonomi lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2).
Delapan kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi, yakni pertama, dampak dari hasil kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Kenaikan UMP yang telah ditetapkan sejak tahun lalu diharapkan meningkatkan daya beli pekerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Kedua, optimalisasi bantuan sosial. Pemerintah memastikan percepatan pencairan berbagai program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Februari dan Maret 2025.
Ketiga, pencairan tunjangan hari raya (THR) Lebih Awal. THR bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta akan dicairkan pada Maret 2025, sehingga memberikan tambahan daya beli masyarakat menjelang ramadan dan lebaran.
Keempat, stimulus ramadan dan lebaran. Pemerintah menghadirkan berbagai insentif selama ramadan dan lebaran, yaitu diskon tiket pesawat, potongan tarif tol, program belanja diskon nasional seperti Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025. Selain itu, pemerintah juga menjamin stabilitas harga pangan serta menyelenggarakan program mudik lebaran yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kelima, paket stimulus ekonomi. Untuk mendukung daya beli masyarakat, pemerintah memberikan berbagai stimulus, yakni diskon tarif listrik, pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk properti dan kendaraan listrik, subsidi kendaraan listrik, serta insentif pajak bagi sektor padat karya.
Keenam, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah terus mendorong program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kesehatan masyarakat.
Ketujuh, peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini akan terus diperkuat guna mendorong sektor usaha kecil dan menengah (UKM) agar lebih berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Kedelapan, realisasi panen padi yang optimal. Dengan hasil panen yang meningkat, ketahanan pangan nasional semakin kuat. “Sudah ada laporan produksi beras kita meningkat secara signifikan,” ujar Prabowo.
Dampak bagi pertumbuhan ekonomi
Menurut peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Eliza Mardian, kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat pada kuartal I-2025 dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai stimulus ekonomi dan bantuan sosial ini berperan penting dalam menopang konsumsi masyarakat, yang merupakan kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kebijakan-kebijakan ini sangat strategis untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah dan bawah. Dengan konsumsi yang masih menjadi pendorong utama ekonomi kita, langkah-langkah ini bisa membantu memastikan stabilitas ekonomi di awal tahun,” ujar Eliza kepada Alinea.id, Selasa (18/2).
Momentum ramadan dan lebaran
Eliza menyoroti momentum ramadan dan lebaran, yang berlangsung sepanjang Maret 2025, akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan permintaan di berbagai sektor. “Pencairan THR dan gaji ke-13 bagi ASN, serta berbagai insentif belanja selama ramadan dan lebaran, akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi,” jelasnya.
Ia juga menambahkan meskipun daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya, kebijakan ini dapat membantu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. “Dengan adanya dorongan konsumsi selama ramadan dan lebaran, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama diperkirakan tetap berada dalam kisaran positif,” katanya.
Pertumbuhan berkelanjutan
Selain menjaga daya beli, pemerintah juga disebut berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, meskipun tidak berdampak langsung pada lonjakan pertumbuhan ekonomi, tetap memiliki peran penting dalam pemerataan kesejahteraan dan penguatan ekonomi jangka panjang.
“Kebijakan ini bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang memastikan bahwa tidak semakin banyak masyarakat kelas menengah yang turun kelas. Pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga keseimbangan ekonomi agar tetap stabil,” ujar Eliza.
Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja formal sebagai langkah lanjutan dalam memperkuat daya beli masyarakat. “Ketika lebih banyak lapangan kerja formal tersedia, daya beli masyarakat kelas menengah akan meningkat. Ini pada akhirnya akan memperkuat konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi,” katanya.
Dengan kombinasi kebijakan stimulus, bantuan sosial, dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah diyakini dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada awal 2025. “Langkah-langkah ini adalah strategi yang baik untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap solid dan inklusif,” tutur Eliza.
