Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan menyampaikan, promosi investasi di daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) saja. Promosi juga perlu dilakukan oleh dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena investasi melibatkan seluruh sektor. Kerja sama pada promosi juga dinilai semakin penting karena kondisi global saat ini yang menurutnya sedang dihadapkan dengan badai yang sangat besar.
“Dunia sekarang ini sedang menghadapi badai besar, atau The Perfect Storm (5C). Yaitu adanya Covid-19 yang berangsur membaik, (conflict) konflik Rusia dan Ukraina, (climate) perubahan iklim, (commodity) perubahan harga komoditas, dan (cost) biaya hidup yang semakin tinggi,” ujar Nurul dalam penjelasannya di acara Forum Investasi bertajuk “Penguatan Strategi Promosi Investasi Daerah: Hilirisasi, Ekonomi Biru & Kolaborasi Investasi Berkelanjutan”, Minggu (11/12).
Nurul juga memberikan arahan dalam menarik minat investor, seharusnya yang menjadi fokus utama adalah kebutuhan dan keinginan investor.
“Kita sering salah fokus. Kebanyakan, kita sering mengumbar apa yang kita inginkan atau mau. Misal dengan adanya investasi ini ini, maka akan memberikan kesempatan kerja sekian bagi masyarakat Indonesia, itu gak ada urusannya sama investor,” tegas Nurul.
Menurutnya, tidak pernah ada investor asal manapun yang berinvestasi di suatu negara dengan motivasi untuk membuka lapangan kerja. Hal tersebut hanyalah untuk menarik simpati dan dukungan dari pemerintah daerah, dan pembangunan infrastruktur untuk penyerapan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pemerintah.
Nurul justru menyarankan, pemerintah daerah saat mempromosikan investasi bisa menggunakan narasi yang fokus menaikkan Internal Rate of Return (IRR) sebesar minimal 12%. Atau dengan cara lain melalui pemberian tax holiday untuk menarik investor asing.
“Yang diambil jangan 'kami ingin anda bangun infrastruktur’, tetapi angkatlah IRR minimal sebesar 12%. Bahasa itulah yang kita gunakan. Karena, biasanya kalau ada proyek dengan IRR di atas 12%, kalau ibarat dihadapkan makanan, itu air liurnya sudah terbit itu investor,” tutur Nurul.
Berkaitan dengan tantangan global yang salah satunya adalah perubahan iklim, sesuai dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dalam enhanced nationally determined contribution (NDC) sebesar 31,89% dan 43,2% dengan bantuan internasional maka promosi investasi kata Nurul harus berkaitan dengan komitmen tersebut.
Walau penurunan GRK tersebut menjadi tantangan yang memberatkan, Nurul mengajak seluruh pemerintah dan dinas di daerah melihat hal tersebut sebagai peluang.
“Menurunkan emisi karbon itu perlu proyek penurunannya. Ketika proyek ada di situ, pasti akan ada investor yang tertarik berinvestasi di situ. Jadi jangan mengeluhkan pada penurunan karbonnya, tetapi lihat proyek apa yang bisa dibangun,” imbuhnya.
Ia mencontohkan, salah satu proyek investasi berkelanjutan dan mendukung ekonomi biru bisa dilakukan dengan penanaman pohon mangrove, reboisasi hutan, menjaga tanah gambut tetap basah, dan penghijauan lainnya.
“Aset karbon ini bisa ditradingkan, misalnya ada perusahaan A yang menghasilkan emisi karbon mencemarkan dunia dengan 100 ton karbon ke atmosfer dari produksinya. Dalam rangka perusahaan tersebut mengklaim ‘kami hanya mengkontribusikan 50 ton, bukan 100 ton’. Cara menguranginya gimana? Yaitu dengan membeli sertifikat 50 ton dari hutan mangrove dan reboisasi yang kita jual. Itu yang bisa jadi peluang kita,” tandas Nurul.
