PT VKTR Teknologi Mobilitas (VKTR), anak perusahaan PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) yang bergerak di bidang manufaktur elektrifikasi transportasi dan ekosistem telematika, berencana menyediakan bus listrik BYD ukuran medium bertipe “C6” untuk digunakan sebagai kendaraan angkutan publik dalam sistem transportasi bus rapid transit (BRT) di wilayah Bandung Raya. Tipe ini dipilih terutama untuk mencocokkan ukuran bus dengan kondisi lebar jalan rata-rata di wilayah tersebut.
“VKTR turut berada di garda depan untuk mendukung dan menjadi bagian dari langkah besar Pemprov Jawa Barat dalam proyek pengembangan BRT, khususnya untuk elektrifikasi transportasi umum di Bandung Raya,” ucap Direktur Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas, Gilarsi W. Setijono, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/8).
Bus BYD tipe C6 ini sesuai dengan kondisi jalan di sebagian besar wilayah Bandung Raya karena memiliki dimensi berukuran panjang 7,403 mm, lebar 2,100 mm, dan tinggi 2,926 mm. Dengan dimensi tersebut, bus ini memiliki konfigurasi 26 fixed seat terdiri dari 25 kursi penumpang dan 1 kursi sopir.
Dalam sisi performa, bus listrik medium ini dibekali dengan mesin motor listrik tipe AC Synchronous yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 180 kW dan torsi maksimum sebesar 1.500 Nm. Mesin ini didukung dengan baterai tipe iron-phosphate berkapasitas 135 kWh. Untuk mengisi daya baterai tersebut hingga penuh, membutuhkan waktu kurang lebih empat jam, dengan catatan baterai diisi dengan charging power yang memiliki output 40 kW.
Lebih lanjut, Gilarsi mengatakan, bus berbobot kurang lebih 9,5 ton ini mampu mengangkut beban sebesar 6,8 ton. Dengan kecepatan maksimum 100 km/jam, bus ini sesuai dengan medan jalan di Bandung Raya yang penuh kelok dan berbukit.
Penguatan kerja sama
Gilarsi menambahkan, acara kick-off di Bandung ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kerja sama antara VKTR dan PT Jasa Sarana dalam melaksanakan program elektrifikasi bus dan kendaraan lainnya sebagai sarana transportasi publik. Bus listrik ini rencananya akan beroperasi di wilayah Bandung Raya, yang mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan sebagian Kabupaten Sumedang.
“Kerja sama ini nantinya termasuk penyelenggaraan studi kelayakan, pengumpulan data, pengadaan sarana bus listrik, dan infrastruktur kelistrikan yang terkait dengan elektrifikasi bus, dan potensi lainnya yang dapat disinergikan dan dikerjasamakan,” kata Gilarsi.
Menurut Gilarsi, populasi lalu lintas di Bandung Raya telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga mengakibatkan masalah, antara lain kemacetan dan emisi karbon yang tinggi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui PT Jasa Sarana, berinisiatif untuk mengembangkan BRT di Bandung Raya. Rencananya, menurut Gilarsi, BRT ini akan dioperasikan melalui 12 rute dengan jumlah armada bus sebanyak lebih dari 260 unit. Sebagaian besar di antaranya adalah bus listrik ukuran sedang (medium).
Gilarsi juga menyinggung tentang potensi elektrifikasi transportasi yang bisa digarap di Bandung Raya. Berdasarkan data, saat ini moda transportasi paling banyak di Bandung Raya adalah angkot (angkutan kota), yang jumlahnya mencapai 95% dari keseluruhan moda transportasi umum.
“Ini merupakan peluang besar bagi kedua pihak untuk bekerjasama melakukan ‘repowering’ atau mengubah angkot bermesin bensin ini menjadi angkot listrik. Dengan begitu, armada lama tidak terbuang sekaligus cita-cita pengurangan emisi karbon juga tercapai,” jelasnya.
Sementara Direktur Utama PT Jasa Sarana Indrawan Sumantri mengatakan, sejak ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat untuk melaksanakan proyek BRT ini, pihaknya terus menerus melakukan studi dan peluang kerja sama dengan banyak pihak. Studi banding dan eksplorasi kerja sama telah dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk mewujudkan BRT Bandung Raya ini.
“Elektrifikasi transportasi BRT di wilayah Bandung Raya diharapkan dapat menurunkan emisi karbon secara signifikan, dan menciptakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat, untuk kemudian beralih dari transportasi kendaraan pribadi ke moda transportasi umum. Dan tentunya, kerja sama ini merupakan peluang kolaborasi yang sarat potensi positif, guna menunjang ketercapaian sasaran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kabupaten/kota, sehingga cita pelestarian lingkungan dapat terjaga optimal,” kata Indrawan.
