APBN 2022 adalah, APBN pemulihan ekonomi. Namun banyak sekali anggaran yang membengkak bukan untuk pemulihan kesehatan imbas Covid-19. Di antaranya anggaran pemindahan ibu kota baru (IKN) dan anggaran kereta api cepat jakarta bandung.
Anggaran pemindahan ibu kota baru diprediksi membengkak dari sebelumnya Rp490 triliun, menjadi Rp1.470 triliun. Selanjutnya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, nilai proyeknya membengkak dari perencanaan awalnya sebesar Rp86,5 triliun menjadi Rp114,24 triliun.
Ekonom senior Fadhil Hasan mengungkapkan, masa pandemi Covid-19, membuat anggaran belanja dan penerimaan APBN saat ini mengalami peningkatan defisit yang sangat besar. Oleh karena itu, jika tidak dikelola dengan baik, hal itu akan menimbulkan suatu risiko yang cukup mengkhawatirkan.
"Walaupun di sisi lain kita juga melihat bahwa dari pemerintah melakukan konsolidasi fiskal. Salah satunya, melalui reformasi di sektor perpajakan. Tetapi kami kita melihat pemerintah masih harus tetap melakukan berbagai kebijakan dan program-program untuk konsolidasi fiskal,” jelas Fadhil Hasan dalam diskusi virtual (15/10)
Sebenarnya, skema pembiayaan fisik IKN, telah masuk dalam RPJMN 2020-2024 sebagai major project pengembangan kawasan perkotaan, yakni sebesar Rp466,98 triliun. Dana ini terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan IKN di Kalimantan Timur, porsi pembiayaan dari APBN hanya akan sekitar 19% dan sisanya sekitar 81% akan dilakukan bersama investor swasta.
"Kita tahu ibu kota ini, akan membutuhkan suatu investasi yang sangat besar. Jika pada 2019 diperkirakan mencapai Rp466 triliun, mungkin sekarang akan jauh lebih besar,” tutur ekonom senior itu.
Makanya, Fadhil menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan lagi untuk tidak segera memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Karena perekonomian dan ruang fiskal masih terbatas, dikhawatirkan malah beralih menjadi proyek mangkrak.
Apalagi dari aspek penyerapan tenaga kerja, sepertinya tidak ada suatu perubahan yang signifikan ataupun spin off efek dari perpindahan ibu kota ini, kecuali pada daerah-daerah yang dekat dengan lokasi, yaitu, Kalimantan Timur.
Fadhil juga menekankan dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap perpindahan IKN. Di mana dari segi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, keberadaan IKN hanya menyumbang pertumbuhsn sekitar 0,01%, dan untuk jangka panjang masih hanya 0,0%.
“Terhadap investasi riil, secara konsumsi pun juga demikian. Hanya tumbuh nol koma sekian persen, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Dari sisi ekspor juga demikian. Bahkan ekspor dalam jangka panjang itu mengalami tren yang menurun. Jika dilihat dampak daripada IKN terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi, saat ini juga tidak menunjukkan suatu hasil yang cukup dan signifikan, hanya terjadi di daerah Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, NTT, serta Gorontalo. Tetapi jika untuk nasional, ini sangat tidak signifikan,” kata Fadhil Hasan.
“Tepat dalam konteks penting atau tidaknya, layak atau tidaknya perpindahan ibu kota ini, harus dilihat secara lebih kuantitatif. Itu penting untuk kita lakukan. Tetapi saya kira dengan adanya studi-studi yang bersifat kuantitatif, justru memberikan suatu argumen yang lebih kuat. Dalam konteks ini, saya lihat tidak ada dampak signifikan, yang akan menciptakan sumber pertumbuhan baru, dan akan memeratakan perekonomian secara nasional sebagai magnet baru sebagai industri. Saya kira, itu tidak berlangsung,” pungkasnya
