Anggaran pandemi baru terserap Rp348,6 triliun per Oktober

Pemerintah mengklaim, penyerapan anggaran penanganan pandemi coronavirus baru (Covid-19) dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga Oktober 2020 telah mencapai Rp348,6 triliun dari Rp695 triliun yang disiapkan.

"Namun sampai Desember, untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, kementerian, insentif usaha, dan juga UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), serta sektor korporasi akan terserap seluruhnya," ucap Ketua Komite Percepatan Penanganan Covid-19 dan PEN, Airlangga Hartarto, Selasa (27/10).

Dirinya lantas memerinci penyerapan anggaran per kegiatan. Program Keluarga Harapan (PKH) terserap sebesar 98%; bantuan langsung tunai (BLT) di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodebatek) 85%; dan logistik sembako 90%.

"BLT dana desa masih 53%, tetapi akan dibayar secara tahapan," sambung Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.

Selanjutnya, realisasi Kartu Prakerja mencapai 99,35%. Sehingga, tambah Airlangga, untuk anggaran yang Rp20 triliun sudah sepenuhnya terserap. "Untuk diskon listrik pun sudah 101%."

"Dengan program yang ada, pemerintah yakin, bahwa apa yang didorong oleh pemerintah dibutuhkan oleh masyarakat," klaim Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menambahkan, pemerintah menyalurkan insentif kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta untuk menjaga daya beli. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.

Realisasi termin pertamanya, ungkap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, mencapai 12.192.297 pekerja (98,3%). Anggaran yang disalurkan sebanyak Rp14,6 triliun.

"Subsidi ini sendiri berasal dari dana APBN, bukan dari uang pekerja dari BPJS ketenagakerjaan," ujarnya. Termin kedua ditargetkan akan dimulai pada minggu pertama bulan November 2020. 

Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro, sesumbar, pengembangan vaksin merah putih akan lebih cepat terealisasi. Kilahnya, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menggunakan platform subprotein rekombinan.

"Pada Oktober ini sedang menyiapkan untuk uji coba di hewan. Yang diharapkan bisa selesai dengan hasil yang memuaskan pada akhir tahun ini," katanya.

Apabila bibit vaksin dianggap telah teruji pada hewan, selanjutnya akan diserahkan kepada PT Bio Farma (Persero), badan usaha milik negara (BUMN) yang ditugaskan memproduksi dalam skala kecil untuk keperluan uji klinis.

"Untuk tantangan dalam pengembangan vaksin sendiri, adalah riset yang panjang yang justru dipersingkat karena darurat dan bahan-bahan yang perlu impor, seperti sel mamalia bahkan hewan untuk uji coba," tandasnya.