Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok terserap Rp5,1 T

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan anggaran Rp5,1 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pascagempa Agustus 2018 sudah terserap. Proses rehabilitasi dan konstruksi ditargetkan selesai dalam tiga bulan ke depan. 

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga mengatakan pekerjaan seperti pembangunan rumah rusak dan rumah sedang sudah dilakukan dengan cepat.

"Total sudah disalurkan hampir Rp5,1 triliun. Memang yang lebih cepat pembangunannya adalah untuk yang rusak sedang dan rusak ringan," kata Danis kepada Alinea.id, Senin (25/3) malam. 

Danis merinci dana yang telah disalurkan ke masyarakat sebesar Rp3,5 triliun dan dana yang sudah ditransfer ke rekening kelompok masyarakat (Pokmas) sebesar Rp1,6 triliun. 

Saat ini, terdapat 37.736 unit rumah yang masih dalam proses pengerjaan, terdiri dari 15.546 rumah kategori rusak berat, 7.022 unit rumah kategori rusak sedang, dan 15.168 unit rumah kategori rusak ringan. 

Selain itu, PUPR telah menyelesaikan pembangunan 8.939 unit rumah, dengan rumah kategori rusak berat sebanyak 1.844 unit telah diselesaikan, 1.677 unit rumah kategori rusak sedang dan 5.417 unit rumah kategori rusak ringan. 

"Intinya semua jenis rumah yang dibangun tahan gempa. Dengan bermacam-mcam tipe. Seperti RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat), RIKO (Rumah Struktur Konvensional), RIKA (Rumah Kayu Struktur Kayu), RCI (Rumah Cetak Indonesia), dan RISBA (Rumah Instan Baja)," kata Danis. 

Rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan terdampak gempa NTB dilakukan di tujuh Kabupaten/Kota yakni Lombok Barat Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Kota Mataram, Sumbawa, dan Sumbawa Barat. Ada sekitar 216.000 rumah yang rencananya akan dibangun kembali di NTB. 

Sampai saat ini, sudah terbentuk 6.747 kelompok masyarakat (Pokmas) dari 130.827 Kartu Keluarga (KK). Pembentukan Pokmas merupakan bagian dari pelibatan masyarakat untuk menjamin akuntabilitas bahwa penerima bantuan tepat sasaran. 

Danis mengungkapkan saat ini pihaknya masih menemui kendala salah satunya kurangnya tenaga tukang dan pasokan material bangunan. Kendati demikian, Danis optimis pembangunan bisa selesa dua sampai tiga bulan ke depan. 

"Ini akan coba diatasi (kendalanya). Mudah-mudahan dua atau tiga bulan ke depan dapat diselesaikan (pembangunan rumah warga)." tuturnya.