Anggota Komisi VI DPR harap holding ultramikro entaskan pinjol ilegal

Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina meminta, agar BUMN yang mengawal kemajuan UMKM fokus mengentaskan praktik rentenir dalam bentuk pinjaman online (pinjol) ilegal.

Menurutnya, kehadiran holding ultramikro ini, diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan dan menyediakan pembiayaan yang lebih lengkap dan lebih murah. Untuk itu, masyarakat pelaku usaha mesti dapat sosialisasi yang lengkap dan menyeluruh agar lebih memahami adanya solusi permodalan yang aman dan tidak memberatkan.

"Sehingga, secara perlahan, praktik-praktik usaha ilegal yang kerap menyusahkan rakyat dapat dihilangkan di masa yang akan datang," kata Nevi dalam keterangannya, Selasa (8/2).

Nevi mengatakan, pembentukan holding ultramikro mendapat dukungan penuh dari Komisi XI dan Komisi VI DPR pada 16 Maret dan 18 Maret 2021. Oleh karena itu, holding ini mesti dapat menjalankan amanatnya dengan meningkatkan sinergi jaringan agar ekspansi usaha bisa dilakukan dengan biaya yang lebih murah.

"Sehingga cost of serve dan acquire customer juga bisa menjadi lebih murah," ujar politikus PKS ini.

Nevi menambahkan, dengan BRI sebagai induk holding, di mana keberadaannya telah merata di seluruh penjuru tanah air hingga ke desa-desa, bersama  PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) akan mampu mencatatkan efisiensi karena menekan biaya operasional dan biaya dana (cost of fund). Ia yakin, holding ultramikro ini sangat efisien dan sangat mampu bersaing dengan pelaku swasta yang ilegal dengan berkedok pinjol, padahal mereka rentenir.

Dia pun berharap, holding ini dapat semakin memberi manfaat kepada masyarakat terutama pelaku UMKM yang selama ini banyak mengalami kemunduran bahkan gulung tikar akibat terjerat rentenir.

"Dan yang paling penting adalah, dengan adanya holding ini, tiga entitas yang tergabung dalam ultramikro semakin berkembang maju sehingga pelayanan kepada nasabah semakin besar dan berkualitas sehingga tidak ada kredit macet," pungkasnya.