Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah buka harga keekonomian BBM

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad meminta, agar pemerintah mengantisipasi peningkatan angka kemiskinan usai harga bahan bakar minyak (BBM) resmi dinyatakan naik pada 3 September 2022. Menurutnya, pemerintah perlu belajar dari dampak kenaikan harga BBM pada 2013 dan 2014.

"Yang kita harus konsentrasi sekarang adalah belajar dari pengalaman kenaikan harga BBM pada 2013 dan 2014, di mana ber-impact pada penambahan angka kemiskinan kisaran 600.000 hingga 800.000 orang. Ini yang harus diantisipasi," kata Kamrussamad dalam diskusi Poligov soal dampak kenaikan BBM terhadap kemiskinan dan kepuasan masyarakat di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (11/9).

Kamrussamad menilai, ada dua hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak tersebut. Salah satunya yakni keterbukaan informasi kepada masyarakat soal data atau permasalahan harga komoditas.

Misalnya, soal harga keekonomian BBM. Menurut Kamrussamad, pemerintah perlu didorong untuk membuka harga keekonomian yang sebenarnya, agar publik dapat lebih memahami biaya-biaya yang jadi faktor meningkatnya harga BBM.

"Kita harus mengedepankan kejujuran informasi kepada publik. Karena sumber kekusutan masalah ketika menyajikan data atau pernyataan dari pejabat, yang kemudian mendistorsi informasi yang sebenarnya kepada publik," ujar dia.

Di sisi lain, Pertamina sebagai penyedia BBM harus didorong untuk melakukan efisiensi besar-besaran. Hal ini dilakukan sebagai upaya negara untuk memperhatikan masyarakat yang terdampak langsung kenaikan harga BBM, terutama mereka yang berpendapatan rendah.

"Supaya betul-betul ada good will dari negara terhadap kesulitan yang dialami rakyat," terangnya.

Kamrussamad juga menyoroti bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM. Menurutnya, hal ini dikhawatirkan tidak akan bertahan lama sebab masyarakat tetap harus memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

"Kebutuhan mereka sudah tidak bisa terpenuhi. Ini permasalahan yang dirasakan masyarakat," ucapnya.

Kamrussamad menambahkan, pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM menjelang tahun politik. Menurutnya, sangat kecil kemungkinan investor akan masuk untuk membuka lapangan kerja baru pada 2023.

"Mereka (investor) pasti wait and see, untuk melihat kesinambungan dan keberlanjutan pemerintahan. Jadi, penciptaan lapangan kerja baru yang sumber dari investor luar misalnya, saya kira tidak bisa kita berharap banyak," pungkas dia.