Perdebatan capres Jokowi dan Prabowo menyebut soal kebijakan B-20 dan B-100 di sektor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).
Implementasi kebijakan biodiesel 20% atau B20 sudah berlaku sejak 1 September 2018 lalu. Sejak saat itu, diesel atau minyak solar, baik untuk public service obligation (PSO) alias subsidi maupun non-PSO wajib dicampur minyak nabati. Artinya, B20 merupakan auran 20% biodiesel dan 80% Solar.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap dapat mengerem impor dan mendorong ekspor. Sehingga, cadangan devisa bisa dihemat dan kemudian mendorong penguatan rupiah.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar US$8,57 miliar sepanjang 2018. Kepala BPS Suhariyanto mengakui defisit ini salah satunya disebabkan defisit neraca migas sebesar US$12,40 miliar.
Meski begitu, pada praktiknya belum terlalu paham mengenai B20 ini. Sepemahaman mereka, kendaraannya diisi oleh solar. Padahal, saat ini kendaraan yang memakai solar telah mengandung biodiesel sebesar 20%.
Biodiesel untuk campuran solar terbuat dari minyak sawit, semuanya diproduksi di dalam negeri. Tujuannya untuk mengurangi impor BBM dan mengurangi emisi karbon serta membuat lingkungan lebih hijau.
Sebelumnya B20 dalam konsumsi solar hanya diwajibkan kepada kendaraan PSO seperti kereta api. Namun, penggunaan B20 telah diperluas dan wajib pada kendaraan non-PSO termasuk mobil pribadi seperti Toyota Fortuner dan Pajero Sport.
Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, implementasi B20 sudah merata di seluruh Indonesia.
"Program biofuel sudah dimulai sejak tahun 2006, dari B3 sampai akhirnya B20. Sementara B20 untuk PSO pada januari 2016 dan pada September tahun lalu B20 juga untuk Non-PSO," kata Paulus saat dihubungi Alinea.id, Senin (18/2).
Menurutnya, keunggulan dari biodiesel ini merupakan energi terbarukan dan lebih bersih dari Solar. "Selain itu merupakan produk dalam negeri, bisa mengurangi emisi dan mengurangi penggunaan devisa untuk mengimpor BBM," imbuhnya.
Secara teknis, kata dia, biodiesel mempunyai sifat detergen yang membuat mesin lebih bersih, mempunyai sifat pelumas, dan bernilai Cetane (kemampuan suatu bahan bakar untuk mempersingkat delay ignition atau penundaan pembakaran) lebih tinggi dari Solar.
"Kita harus memakai B20, karena kebutuhan BBM kita sehari sekitar 1,3 juta barel, sedangkan produksi minyak kita hanya 700.000 barel sehari. Artinya kita harus mengimpor minyak 50% dari kebutuhan kita. Untuk itu penggunaan devisa untuk mengimpor minyak sangat besar. Ini mengganggu nilai tukar rupiah terhadap dollar AS," jelasnya.
Menurutnya, penggunaan biodiesel akan menaikan pendapatan petani sawit yang jumlahnya saat ini sekitar 3,5 juta keluarga atau sekitar 16 juta orang.
Lebih lanjut, kata dia, program biofuel sudah berjalan selama 13 tahun, setiap kenaikan persentase misalnya dari B3 menjadi B5 pada 2007, selalu didahului dengan uji coba yang amat detail termasuk tes jalan.
"Terakhir B20, kami melakukan tes pada 2014, dengan melibatkan ESDM, Pertamina, Aprobi, Lemigas, BPPT, ITB dan Gaikindo. Tes dilakukan dengan jalan sejauh 40.000 km dan test injector di Jepang atau Nippon Denso. Kemudian, Hinpo, Mitsubishi, Toyota melakukan tes sampai 100.000 km," jelasnya.
Setelah dicek semuanya, kata dia, termasuk dilaksanakan photo microscopic dalam mesin dan saluran, emisi, oli dan lainnya di setiap 1.000 km, hasilnya terbukti baik. Sehingga, sejak Januari 2016 pemerintah melaksanakan B20 untuk PSO.
Belum ada keluhan
Terpisah, Executive General Manager Toyota Astra Motor (TAM) Fransiscus Soerjopranoto menilai keberadaan B20 tidak akan mengalami kesulitan. Apalagi, pemerintah terus mendorong dalam implementasi pemkaian B20 ini.
Menurutnya, B20 ini aman layaknya oli sintetis. Bahkan, tidak ada perawatan khusus bagi kendaraan yang memakai B20 ini. "B20 memiliki keunggulan dari sisi biaya murah bagi pelanggan," kata dia saat dihubungi Alinea.id, Senin (18/2).
Sementara itu, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima keluhan dari para agen pemegang merek (APM) terkait B20.
"Belum ada keluhan yang berarti. Hampir semua APM, produk-produknya dapat menggunakan B20. Bahkan hampir di setiap kota sudah ada B20," katanya kepada Alinea.id secara terpisah.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penerapan B20 belum bisa berjalan 100% pada 2019. Pasalnya pengadaan terminal apung (floating storage) untuk gudang penyimpanan FAME masih terkendala oleh berbagai hal.
"Mungkin baru bisa 80-85%, kita harus selesai dulu yang floating storage itu, baru dia bergerak ke 100%," kata Darmin di kantornya, Selasa (18/12).
Sementara, data dari Kementerian Perindustrian, kapasitas minyak sawit atau crude palm oil (CPO) nasional mencapai 38 juta ton pada tahun 2017. Sebanyak 7,21 juta ton di antaranya untuk keperluan ekspor, dan kebutuhan pangan nasional sebesar 8,86 juta ton.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pasokan ini sudah mencukupi produksi bahan bakar biodiesel B20. “Indonesia masih mencukupi bahan baku untuk produksi biodiesel yakni minyak sawit mentah atau CPO,” kata Airlangga dalam keterangan resmi, Jumat (1/2).
Airlangga mengatakan pengembangan jangka menengah setelah program B20 ini akan terus dilakukan dengan mendorong industri biofuel 100% atau B100.
