Apindo menilai indeks kemudahan berbisnis era Jokowi melempem

Peringkat Indeks kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EODB) era Jokowi dinilai bagus di atas kertas tetapi melempem realisasi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana menyatakan indeks-indeks lembaga pemeringkat seperti World Bank (WB) dan Asian Development Bank (ADB) tidak terbukti di lapangan. Utamanya untuk peringkat ease of doing business (EODB).

Pasalnya, menurut Danang, meski secara peringkat Indonesia relatif terus mengalami perbaikan, namun realitas di lapangan jauh berbeda. Kontribusi peringkat tersebut bagi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan industri hanya menjadi prestasi di atas kertas saja.

"Kita harus sadar bahwa tidak semua ranking-ranking yang dibuat oleh WB atau ADB itu terbukti di lapangan. Pada kenyataannya ekonomi indonesia stagnan di angka 4,9% sampai 5,1%," katanya di Kantor Apindo, Jakarta, Kamis (24/10).

Dia menjelaskan, jika dilihat praktiknya di lapangan, pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri justru mengalami penurunan. Hal yang sama juga terjadi di sektor industri perkebunan, yang terus mengalami perlambatan. Sedangkan dari sisi lapangan pekerjaan tidak ada pembukaan lapangan kerja yang baru. 

"Tingkat kesejahteraan juga tidak seperti yang diharapkan. Artinya di atas kertas kita memiliki indeks-indeks yang sangat bagus dikejar, tapi di lapangan itu tidak menunjukan pertumbuhan ekonomi makro kita," ucapnya.

Mengacu pada indeks terbaru yang dikeluarkan oleh WB, peringkat EODB Indonesia pada tahun 2020 sama dengan peringkat tahun 2019 yaitu di peringkat 73 dari 190 negara. Angka tersebut masih jauh dari target Jokowi di peringkat 40. Namun demikian skor Indonesia mengalami kenaikan dari 67,96 menjadi 69,6. 

Danang pun menyampaikan regulasi masih menjadi kendala dari sulitnya memulai bisnis di Indonesia. Seringkali, katanya, kebijakan yang sudah disusun pemerintah, tidak diimplementasikan dengan baik. 

Untuk itu dia menyampaikan seharusnya di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi adalah merealisasikan sejumlah kebijakan dan roadmap yang sudah digodognya selama lima tahun belakangan, bukan kembali menambah regulasi 

"Tidak perlu lagi mengubah regulasi, yang penting adalah mematuhi regulasi yang beliau bikin. Roadmap yang sudah dibikin kemarin itu sudah bagus, cuma tidak dipatuh," jelasnya. 

Kendalanya, lanjut Dangan, ada di pengawasan yang tidak tegas dari mulai tingkat kementerian dan lembaga hingga ke pemerintahan daerah, yang membuat implementasinya hanya mentok di konsep.