Asosiasi Petani sesalkan keputusan pemerintah impor beras saat panen raya

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, menyesalkan keputusan pemerintah yang berencana kembali melakukan impor. 

Pemerintah, melalui Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (Bapanas/NFA), menugaskan Bulog untuk mengimpor beras 2 juta ton sepanjang 2023. Dari jumlah itu, 500 ribu ton di antaranya diminta untuk diimpor secepatnya.

"Ya itulah yang petani sesalkan. Dari saya mewakili petani, sebenarnya impor saat ini belum terlalu diperlukan, karena kondisinya cukup," ujar Andreas saat dihubungi Alinea.id, Selasa (28/3).

Rencana impor tersebut diketahui akan digunakan sebagai pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP) serta bantuan sosial (bansos) dalam bentuk beras yang akan disalurkan ke 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan, distribusi bansos direncanakan berlangsung pada Maret sampai Mei 2023.

Andreas mempertanyakan keputusan pemerintah untuk impor yang justru saat musim panen raya. Apalagi, kata dia, salah satu alasannya juga untuk penyaluran bansos hingga Mei.

"Kalau itu dengan alasan untuk bansos, lah bansos kan dari Maret sampai Mei. Terus kalau impornya sekarang, berasnya masuk kapan? Paling 2,5 bulan lagi," kata Andreas.

Ia pun meminta agar pemerintah sebaiknya menggenjot serapan hasil petani sendiri di panen raya ini.

Andreas mengakui, harga gabah di tingkat petani memang tinggi, sehingga Bulog tidak mampu menyerapnya. Dia pun menyarankan agar pemerintah bisa memilih salah satu dari dua opsi mekanisme yang bisa dilakukan.

Pertama, pemerintah menerapkan rafaksi untuk harga pembelian pemerintah (HPP) misalnya 10%, sehingga Bulog bisa menyerap gabah atau beras 10% di atas HPP. Kedua, pemerintah bisa bekerja sama dengan swasta.

"Jadi pemerintah membeli dari swasta untuk program bansos. Kenapa kok harus memaksakan diri untuk impor?" tutur dia.

Lebih lanjut, Andreas juga sudah menduga bahwa pemerintah tidak bisa menyerap hasil panen petani. Alasannya, karena HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp5.000 per kilogram (kg). Sedangkan menurutnya, hasil dari perhitungan AB2TI, HKTI, KTNA, SPI, dan Aliansi Petani Indonesia yang merupakan jaringan besar petani di Indonesia, menentukan harga Rp5.400 sampai Rp5.800 per kg.

"Tapi pemerintah kemudian menetapkan Rp5 ribu. Ya sudah, sesuai perkiraan kami kan, ini pasti pemerintah gak bisa nyerap dengan Rp5.000, betul kan. Karena harga GKP kan sekarang masih di atas Rp5.500. Jadi itu, ketika pemerintah gak bisa nyerap, lalu akhirnya stok Bulog tipis, lalu keluarlah opsi impor. Ya gak benerlah kalau caranya seperti itu," kata Andreas.