Dalam upaya menyerap aspirasi daerah dalam pengentasan kemiskinan, BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Kupang menyelenggarakan diskusi dengan tema “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara” di Kupang pada 17 Oktober 2024.
Forum diskusi menghadirkan para pakar dan akademisi antara lain Ester Jusuf, Marianus Kleden, Bona Beding, Philipus Tule, Romo Charles Beraf, dan Zainur Wula. Forum diskusi tersebut, merupakan bagian dari rangkaian Forum Group Discussion yang diadakan BPIP di tujuh kota untuk menyusun rekomendasi terkait bidang tertentu. Rekomendasi kebijakan tersebut, akan disampaikan kepada pemerintahan baru yang dilantik pada 20 Oktober 2024.
Diskusi yang dipandu oleh Muhammad Amin Abdullah ini, memfokuskan bahasannya pada isu etika dan moralitas para penyelenggara negara. Utamanya dalam kaitannya dengan isu kemiskinan dan kedaulatan ekonomi rakyat.
Mengomentari diskusi dimaksud, Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, mengatakan, topik yang diangkat BPIP ini sangat relevan dengan situasi saat ini. Diungkapkannya, di tengah masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, masyarakat menyaksikan masih maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara.
Praktik korupsi terbukti dengan terakumulasinya pendapatan negara pada sekelompok kecil masyarakat tertentu. Djumala kemudian menunjukkan data Credit Suisse 2017 yang menyebut bahwa 10% orang terkaya di Indonesia menguasai menguasai 75% kekayaan negara. Dalam hal kepemilikan aset produksi pun menunjukkan data yang memperihatinkan. Data menunjukkan bahwa hanya 1% populasi menguasai 58% lahan di Indonesia. Kemudian, dari total daratan Indonesia, 44% di antaranya dikuasai pemilik konsesi pertambangan.
Dengan data tersebut, sekilas terlihat bahwa ada kesenjangan dalam kepemilikan aset produksi di masyarakat. Menurut Djumala, di sinilah letak permasalahan kedaulatan ekonomi rakyat. Dikatakannya, kedaulatan ekonomi rakyat itu sejatinya adalah demokrasi ekonomi sesuai nilai Pancasila.
Lebih jauh, Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB itu, menyoroti bahwa jika konsisten dengan jiwa Pasal 33 UUD 1945, strategi kebijakan pengentasan kemiskinan mestinya juga memperhatikan kedaulatan ekonomi rakyat. Hal itu bisa dilakukan dengan mereorientasikan kebijakan pembangunan ekonomi yang memberi akses lebih besar kepada rakyat terhadap kepemilikan asset-asset produksi, seperti modal dan lahan. Terbukanya akses rakyat terhadap kepemilikan sumber daya dan aset produksi diharapkan dapat membantu terciptanya kedaulatan ekomomi rakyat.
Djumala mengapresiasi visi-misi Astacita Presiden Prabowo yang menempatkan prioritas pertamanya pada upaya memperkokoh ideologi Pancasila.
“Astacita Presiden Prabowo merupakan komitmen untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan. Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan menerapkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” demikian tutup Djumala dalam keterangan persnya.
