Keputusan maskapai penerbangan Lion Air dan Citilink tak lagi menggratiskan bagasi bagi penumpang diproyeksi bakal mengerek angka inflasi.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan tarif pembayaran bagasi pesawat akan dibatasi.
Hal itu berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan. Disebutkan, Kemenhub akan membatasi biaya maksimum pengenaaan bagasi.
"Dari Perhubungan dibilang walaupun bayar, tapi mereka ada maksimumnya, enggak bisa sesukanya (maskapai) dalam rangka untuk pengendalian harga dan perlindungan konsumen," ujar Iskandar di Bank Indonesia, Selasa (29/1).
Menurut dia, penerapan tarif bagasi pesawat akan menyumbang angka inflasi meski belum bisa dirinci. Diakuinya, angkutan udara merupakan salah satu komponen dalam menghitung angka inflasi.
"Nah, itu memang tadi dibahas bagaimana supaya inflasi itu bisa terkendali. Maka yang salah satu mereka ungkapkan ada cap-nya juga, atau batas maksimum. Sekarang kan bagasi kan bayar, maka itu mereka bilang ada batas maksimumnya," ujarnya.
Pengendalian inflasi
Sementara itu, pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati tiga langkah strategis untuk menjaga agar inflasi 2019 tetap berada dalam kisaran 3,5% plus minus 1%.
Direktur Eksekutif BI Agusman mengatakan langkah tersebut ditempuh guna memperkuat pengendalian inflasi pada 2018 dengan realisasi sebesar 3,13%
Tiga langkah strategis yang disepakati untuk menjaga inflasi 2019 tetap berada dalam kisaran sasarannya, di antaranya pengendalian inflasi volatile food maksimal pada kisaran 4%-5%.
"Srategi ini dilakukan melalui empat kebijakan utama terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," ujar Agusman seperti dikutip dalam keterangan tertulis.
Pelaksanaan peta jalan pengendalian inflasi nasional 2019-2020 juga akan dibarengi dengan road map pengendalian inflasi di tingkat provinsi.
BI juga memiliki langkah untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaran Rakornas Pengendalian Inflasi dengan tema 'Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif'.
Kendati demikian, Agus tidak menyebut kapan Rakornas tersebut akan berlangsung. "Rakornas selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh rakorpusda tim pengendalian inflasi daerah (TPID)," ujarnya.
Adapun pejabat negara yang hadir dalam pertemuan TPIP di BI pada Selasa (29/1) di antaranya Gubernur BI Perry Warjiyo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Ada juga Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suharyanto.
Selain itu, ada juga para Pejabat Eselon I dan II dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
