Bahlil ungkap alasan bank nasional enggan biayai kredit smelter

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, memastikan, keputusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi tidak akan berubah. Pemerintah bakal konsisten untuk melakukan pelarangan ekspor komoditas dalam bentuk bahan mentah, terutama komoditas mineral. Hal ini menurutnya, tidak perlu lagi membuat perbankan ragu untuk memberikan kredit bagi pembangunan smelter.

“Untuk hilirisasi ini sudah konsisten. Jadi kalau ada alasan perbankan sebut hilirisasi tidak konsisten, tidak benar. Buktinya banyak investor asing, semua datang,” kata Bahlil dalam konferensi pers Investasi Penggerak Ekonomi di kantor BKPM, Kamis (16/2).

Menurut Bahlil, enggannya perbankan nasional memberikan kredit justru menjadi peluang bagi perbankan asing untuk mengambil alih pembiayaan kredit smelter atau pabrik pengolahan mineral dalam negeri tersebut. Dia mengungkapkan, mayoritas Izin Usaha Pertambangan (IUP) dimiliki orang Indonesia, namun untuk kepemilikan smelter diakui 90% masih didominasi oleh asing.

“Ini karena perbankan kita belum secara sungguh-sungguh membantu membiaya pembangunan smelter. Sementara smelter ini kan enggak bisa dibangun dengan dana APBN,” ujarnya.

Alasan lain banyak smelter didanai bank asing adalah karena pembiayaan mereka jauh lebih baik dari Indonesia, yakni hanya dengan ekuitas 10%. Sedangkan perbankan Indonesia, kata dia, masih menggunakan ekuitas 30% sampai 40%.

“Bank asing itu ekuitasnya 10%, mereka punya teknologi juga. Artinya, mereka bangun smelter di Indonesia dengan mengambil bahan baku dari Indonesia dan disitulah terjadi kolaborasi,” tutur Bahlil.

Oleh karena itu, Bahlil menegaskan, adanya pernyataan banyak IUP yang diberikan kepada asing adalah hal keliru. Namun dia membenarkan jika smelter di Indonesia masih banyak dimiliki asing

Melihat masih banyak perbankan yang belum sungguh-sungguh membantu pembiayaan smelter, Bahlil pun menyarankan agar seluruh stakeholder yang terlibat termasuk perbankan bisa membahasnya bersama. Dia juga bilang, industri smelter tidak memerlukan waktu lama untuk mengembalikan modalnya, yakni sekitar empat hingga lima tahun sudah mencapai break event point (BEP).

“Saran saya, kita harus duduk berpikir bersama antara perbankan dan pengusaha dalam mewujudkan hilirisasi ini. Kalau tidak ya orang lain yang dapat keuntungannya,” ucap Bahlil.

Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar seluruh perbankan dalam negeri bisa mengawal hilirisasi melalui kemudahan pemberian kredit untuk pembangunan smelter.“Saya juga titip ini agar dikawal hilirisasinya. Bank-bank itu mengawal ini. Jadi kalau ada orang yang mengajukan kredit untuk bikin smelter ya diberikan. Kalau sama orang kita sendiri jangan dipersulit,” ujar Jokowi saat memberi sambutan di acara Mandiri Investment Forum 2023.