Banggar DPR dorong pemerintah kurangi anggaran subsidi

Badan Anggaran (Banggar) DPR mendorong pemerintah mengurangi beban subsidi, termasuk sektor energi seperti bahan bakar minyak (BBM). Dalihnya, bantuan ini banyak dinikmati golongan masyarakat mampu.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, berpendapat, sebaiknya dana subsidi direalokasi menjadi anggaran yang dibutuhkan masyarakat miskin. Bantuan langsung tunai (BLT), bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial (bansos) produktif UMKM, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan, misalnya.

"Langkah ini agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat. Artinya, subsidi dialihkan dari si kaya ke si miskin yang benar-benar membutuhkan. Kebijakan ini juga bisa meredam tekanan inflasi yang sangat rentan terhadap rumah tangga miskin," ucapnya dalam keterangannya, Jumat (26/8).

Pemerintah mengucurkan anggaran subsidi dan kompensasi energi pada APBN 2022 sebesar Rp502,4 triliun, yang terbagi menjadi subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi Rp293,5 triliun. Angka tersebut mencapai 16,2% dari total belanja negara tahun ini.

Anggaran tersebut pun jauh lebih besar daripada pagu APBN 2022 yang sebesar Rp152,5 triliun. Detailnya, subsidi energi Rp134 triliun dan kompensasi energi Rp18,5 triliun.

Said berpendapat, anggaran jumbo subsidi energi idealnya digunakan untuk pembangunan di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah dan kegiatan produktif. Contohnya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur energi, dan lain-lain.

Berdasarkan kalkulasinya, alokasi subsidi energi 
dapat dipakai untuk membangun 3.501 km ruas tol baru dengan perkiraan investasi Rp142,8 miliar per kilometer (km). Lalu, pengadaan 227.886 sekolah dasar (SD) dengan asumsi Rp2,19 miliar per unit, mendirikan 3.333 rumah sakit (RS) skala menengah dengan investasi Rp150 miliar per RS, atau 41.666 puskesmas baru dengan biaya Rp12 miliar per unit.

Selain itu, menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, dana subsidi dapat dipakai dalam mendorong barang-barang produksi, teurtama oleh UMKM, yang menopang barang konsumsi sehari-hari. Bahkan, bisa diarahkan guna memperkuat program ketahanan pangan.

"Urusan kemandirian pangan sangat penting sebab dengan ketergantungan pangan global rawan untuk menghadapi berbagai risiko ekonomi, baik yang diterima oleh rakyat maupun fiskal kita," imbuh dia.

Said menambahkan, relokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi juga dapat difokuskan untuk penguatan program konversi energi. "Jangan sampai kita 'jatuh pada lubang' yang sama, padahal kita tahu 'lokasi lubang' tersebut."