close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah. Dokumentasi DPR
icon caption
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah. Dokumentasi DPR
Bisnis
Kamis, 18 Agustus 2022 14:57

Banggar DPR nilai ada 2 isu besar dalam RAPBN 2023

Banggar DPR bakal menjadikan kedua isu tersebut sebagai pokok pembahasan RAPBN 2023.
swipe

Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023 dinilai realistis dan mitigatif. Kilahnya, disusun dengan mempertimbangkan berbagai tantangan pada masa depan.

"Banggar (Badan Anggaran) DPR percaya pemerintah menyiapkan segala mitigasi risiko berbagai tantangan ke depan dan dituangkan dengan cukup komprehensif pada nota keuangan RAPBN 2023," ucap Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, dalam keterangannya, Kamis (18/8).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, sedikitnya ada 2 isu besar dalam desain RAPBN 2023. Pertama, melanjutkan berbagai agenda strategis jangka panjang, seperti transformasi ekonomi untuk menekan emisi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), reformasi birokrasi, dan revitalisasi industri.

Kedua, respons atas berbagai tantangan tahun depan. Tingginya inflasi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral global, utang global, perang Rusia dan Ukraina, hingga Pandemi Covid-19 dan cacar monyet, misalnya.

Said melanjutkan, Banggar DPR bakal menjadikan kedua isu tersebut sebagai pokok pembahasan RAPBN 2023. Harapannya, desainnya mencerminkan beberapa program strategis, termasuk peningkatan penerimaan perpajakan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan nota keuangan RAPBN 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPR, Selasa (16/8). Katanya, pemerintah menyusun RAPBN 2023 dengan fokus peningkatan produktivitas dan mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mencapai arahan tersebut, pemerintah bakal fokus mengarahkan APBN untuk 5 agenda utama. Pertama, penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan.

Kedua, mengakselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, terutama pembangunan infrastruktur pendukung di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Lalu, memantapkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Kemudian, merevitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi guna meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor. Kelima, mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

img
Fatah Hidayat Sidiq
Reporter
img
Fatah Hidayat Sidiq
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan