Pemerintah bakal membangun proyek infrastruktur ibu kota negara di Kalimantan salah satunya dengan pendanaan dari sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan tepat-tepat saja jika pemerintah membangun ibu kota dengan pendanaan dari sukuk.
Menurutnya, sukuk adalah surat utang pemerintah yang berbasis syariah di mana ada underlying proyeknya. "Dalam hal ini pembangunan ibu kota baru itu adalah underlying projeknya (objek yang mendasari transaksi penerbitan sukuk)," paparnya kepada Alinea.id, Kamis (06/01).
Piter menyebut dalam membangun ibu kota pemerintah memang harus mencari sumber-sumber pembiayaan untuk membangun ibu kota baru termasuk melalui sukuk.
"Pemerintah memang harus mencari sumber-sumber pembiayaan untuk membangun ibu kota baru termasuk dengan menerbitkan sukuk," jelasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pembangunan ITK ini dibiayai melalui SBSN.
Dalam kunjungan kerja ini Sri Mulyani melakukan penandatanganan prasasti penanda aset dari beberapa proyek SBSN di Provinsi Kalimantan Timur.
"Kami menandai aset itu sebagai aset SBSN karena dia masuk ke dalam neraca. Dan ini jadinya dan tentu aset ini harus terus dipelihara. Ini merupakan bagian dari kita mengelola keuangan negara yang tujuannya untuk mencapai cita-cita Republik Indonesia merdeka," paparnya dalam keterangan resminya, Rabu (05/01).
Menkeu berpesan untuk menjaga, memelihara, dan mengambil manfaat dengan sebaik-baiknya dari berbagai hasil pembangunan yang dibiayai melalui SBSN.
"Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai pelaksana dari proyek yang dibiayai oleh SBSN telah mendedikasikan komitmen terbaik Bapak Ibu sekalian untuk menjaga dan terus melaksanakan pembangunan secara amanah dengan dana dan anggaran dari rakyat Indonesia," lanjutnya.
Menteri Keuangan menandatangani prasasti penanda aset SBSN beberapa proyek SBSN di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:
1. Pembangunan prasarana pendidikan tinggi di Institut Teknologi Kalimantan dengan alokasi sebesar Rp86,6 miliar pada tahun 2019 untuk gedung pembelajaran dan senilai Rp99,9 miliar pada tahun 2020 untuk laboratorium terpadu.
2. Pembangunan prasarana bandara APT Pranoto di Samarinda untuk dukungan konektivitas IKN. Pengembangan APT Pranoto melalui SBSN ini dilaksanakan mulai tahun 2020 – 2023 dengan alokasi total Rp326,37 miliar.
3. Pembangunan prasarana dan sarana di Politeknik Negeri Balikpapan dengan nilai alokasi Rp 65 miliar pada tahun 2021.
4. Pembangunan Rumah Negara Prajurit TNI AD di Kodam VI Mulawarman dengan nilai alokasi sebesar Rp 13,43 miliar pada tahun 2021. Pembiayaan SBSN untuk sektor perumahan prajurit TNI AD ini, merupakan bagian dari total pembiayaan SBSN tahun 2021 untuk sektor perumahan TNI-Polri yang jumlahnya mencapai Rp1,163 triliun yang sebar di berbagai matra.
5. Pembangunan MAN Insan Cendekia Paser dengan alokasi SBSN yang telah dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 mencapai total Rp53,9 miliar.
Dia menjelaskan alokasi sukuk untuk provinsi Kalimantan Timur dimulai pada tahun 2014. Total alokasi alokasi sukuk proyek untuk provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2014 sampai dengan 2022 mencapai Rp6,48 triliun.
Sebagian besar alokasi sukuk proyek di provinsi Kalimantan Timur adalah proyek-proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, yaitu 83,43% di sektor jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR dan 1,44% di sektor sumber daya air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR.
Sisanya 15,13% di sektor transportasi, pendidikan tinggi, keagamaan dan pendidikan Islam dan selebihnya di sektor pertahanan keamanan dan sosial.
Berbagai proyek strategis telah dihasilkan dari SBSN Proyek dan memberikan manfaat secara nyata oleh masyarakat. Sampai dengan tahun 2021, total proyek yang dibiayai dari SBSN sudah mencapai 3.447 proyek yang tersebar di berbagai wilayah tanah air Indonesia, antara lain:
1. Infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi (Parepare – Makassar), Trans Sumatera, dan Double Track KA selatan Jawa.
2. Pembangunan jalan dan jembatan di berbagai provinsi, antara lain pembangunan jembatan Youtefa di Jayapura - Papua, dan jembatan Pulau Balang untuk dukungan konektivitas trans Kalimantan.
3. Pembangunan beberapa bandara di berbagai provinsi dalam rangka penyiapan jembatan udara dan dukungan konektivitas.
4. Pembangunan infrastruktur sumber daya air (bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah)
5. Pembangunan dan pengembangan sarana pendidikan di berbagai perguruan tinggi.
6. Pembangunan infrastruktur riset dan teknologi di berbagai lembaga riset nasional.
