Bank DKI jadi BPD terbaik dalam mendukung percepatan digitalisasi daerah

Bank DKI dikukuhkan oleh Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) sebagai bank pembangunan daerah (BPD) terbaik dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah pada 2023. Penghargaan diterima di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) P2DD 2023 di Jakarta.

Bank DKI menjadi satu-satunya BPD penerima penghargaan bersama 15 pemerintah daerah (pemda) berdasarkan hasil evaluasi kinerja P2DD tahun 2023. Kegiatan dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartanto; Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani; Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo; dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang datang secara daring.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono, menyatakan, penghargaan ini adalah tonggak penting dalam perjalanan transformasi digitalisasi. "Kami dan tentunya menjadi esensi atas dedikasi dan kerja keras dalam mendukung digitalisasi di daerah, khususnya DKI Jakarta," ucapnya dalam keterangannya, Minggu (8/10).

Dukungan Bank DKI terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terlihat dalam beberapa hal. Misalnya, elektronifikasi pengelolaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melalui layanan Cash Management System (CMS) sehingga aktivitas penerimaan dan pengeluaran anggaran pada rekening dapat dipantau secara mudah, waktu nyata, dan akurat.

Amirul melanjutkan, Bank DKI berkomitmen terus berinovasi dan menjadi mitra yang andal dalam mendukung digitalisasi daerah. Menyediakan solusi perbankan digital yang inovatif dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, contohnya.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, menambahkan, digitalisasi merupakan kunci mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. "Kami akan terus bekerja keras untuk memperluas jangkauan layanan digital dan berinvestasi dalam teknologi terkini untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan daerah."

Ia lantas menyinggung pengembangan aplikasi JakOne Mobile yang memiliki beragam fitur. Di antaranya adalah pembukaan rekening secara elektronik; transfer; pembayaran berbagai tagihan, termasuk pajak dan retribusi; pindai QRIS; zakat; dan donasi.

JakCard, sambung Arie, juga dapat dimanfaatkan sebagai alat pembayaran transportasi umum terintegrasi di ibu kota. Selain itu, menjadi akses tiket masuk sejumlah museum dan tempat wisata kelolaan Pemprov DKI Jakarta hingga membayar beberapa ruas tol.

"Bank DKI juga melakukan pengembangan aplikasi JakOne Abank bagi para pelaku UMKM, maupun aplikasi pengajuan kredit/pembiayaan secara online, dengan aplikasi digital lending," imbuhnya.

Dalam sambutannya, Menko Perekonomian sekaligus sebagai Ketua Pengarah Satgas P2DD, Airlangga Hartanto, menerangkan, hampir seluruh pengelolaan anggaran daerah ada di BPD sehingga memiliki peran penting dalam menyediakan layanan pendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah.

"Oleh karena itu, digital perbankan dengan sistem informasi pemda, BPD ini menjadi penting dan ini membutuhkan dukungan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," katanya.