Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar US$300 juta atau sekitar Rp4,95 triliun (kurs Rp16.500 per dolar Amerika Serikat) untuk Indonesia. Pinjaman ini untuk melakukan reformasi pada sektor keuangan guna membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan kesejahteraan bersama.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pemerintah telah mengambil langkah penting untuk memperkuat sektor keuangan khususnya pengawasan keuangan dan pengelolaannya di masa krisis.
“Sekarang percepatan reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi tanpa mengabaikan stabilitas diperlukan untuk membiayai kurangnya infrastruktur dan memperluas peluang ekonomi bagi individu dan usaha di Indonesia,” kata Luky dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (23/3).
Luky mengungkapkan sekitar setengah penduduk dewasa Indonesia tidak memiliki rekening bank, sehingga mereka memiliki kesempatan yang terbatas untuk berinvestasi bagi masa depan dan mendapatkan perlindungan dari guncangan finansial serta nonfinansial.
Selain itu, terbatasnya layanan keuangan dan kurangnya insentif untuk tabungan jangka panjang juga menciptakan risiko lebih lanjut bagi individu serta membatasi peluang investasi di sektor-sektor penting seperti infrastruktur.
Oleh sebab itu, pinjaman dari Bank Dunia tersebut akan digunakan untuk mendukung kebijakan pembangunan dengan memberikan bantuan anggaran bagi agenda reformasi Indonesia di tiga bidang kebijakan utama.
Pertama adalah menambah ukuran sektor keuangan dengan memperluas jangkauan dan produk pasar keuangan serta memobilisasi tabungan jangka panjang sehingga akan meningkatkan ketersediaan dana dan akses bagi individu dan perusahaan.
Kedua, meningkatkan efisiensi sektor keuangan dengan praktik yang lebih transparan, andal, dan berbasis teknologi sehingga menguntungkan individu maupun perusahaan dengan menyalurkan tabungan untuk peluang investasi paling produktif dengan cara lebih murah, cepat, dan aman.
Ketiga yakni menahan guncangan sektor keuangan dengan memperkuat kerangka kerja resolusi, mempromosikan praktik keuangan berkelanjutan, dan membangun mekanisme keuangan risiko bencana sehingga mampu melindungi masyarakat maupun aset Indonesia.
Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen mengatakan pemerintah tetap harus melindungi masyarakat yang belum mencapai keamanan finansial kelas menengah meski fundamental makroekonomi Indonesia masih kuat dengan tingkat kemiskinan hanya satu digit.
“Sektor keuangan yang sehat dan baik sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan Indonesia serta mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi pemerintah dan pengentasan kemiskinan terutama di tengah kondisi global yang terus menantang,” ujarnya.
Dukungan Bank Dunia untuk reformasi sektor keuangan di Indonesia merupakan komponen penting dari Kerangka Kerja Kemitraan Negara Kelompok Bank Dunia untuk Indonesia yang terfokus kepada prioritas pemerintah. (Ant)
