Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pendanaan sebesar US$800 juta untuk mendukung reformasi kebijakan investasi dan perdagangan Indonesia, serta membantu mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.
Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen mengatakan, hambatan investasi dan perdagangan telah membatasi kemampuan Indonesia untuk menarik investasi asing langsung yang berorientasi ekspor, mengurangi integrasi Indonesia ke dalam rantai nilai global, dan meningkatkan harga pangan di dalam negeri.
Tantangan-tantangan tersebut juga telah memperlambat pertumbuhan sektor manufaktur dan nonkomoditas. Akibatnya, sebagian besar lapangan kerja dalam beberapa dekade terakhir diciptakan di sektor komoditas dan layanan berproduktivitas rendah, yang umumnya memberi penghasilan di bawah upah kelas menengah.
Akibat pandemi, Indonesia mengalami resesi pertama dalam dua dekade terakhir. Hal ini memperburuk tantangan yang dihadapi perekonomian untuk melakukan perluasan ke sektor-sektor yang lebih canggih, agar dapat menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik dan produktivitas lebih tinggi.
Pemerintah sedang menjalankan program reformasi besar untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian. Reformasi ini memiliki potensi mendukung transformasi ekonomi untuk beralih dari sektor komoditas kepada sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
"Ini akan memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi pascapandemi,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (16/6).
Pembiayaan untuk dukungan kebijakan pembangunan atau Development Policy Operation (DPO) ini disusun berdasarkan dua pilar. Pertama, bertujuan untuk meningkatkan investasi dengan membuka lebih banyak sektor bagi investasi swasta.
"Khususnya investasi asing langsung, menambah tenaga profesional berketerampilan tinggi di pasar tenaga kerja, serta mendorong investasi swasta pada energi terbarukan," ujarnya.
Pilar yang kedua mendukung reformasi kebijakan perdagangan untuk mendorong daya saing dan pemulihan ekonomi. Tujuannya adalah meningkatkan akses dan keterjangkauan harga komoditas pangan pokok maupun bahan baku serta memfasilitasi akses kepada input manufaktur.
Peningkatan investasi yang diharapkan akan dipicu oleh reformasi ini juga akan membutuhkan pengelolaan lingkungan secara saksama. Bank Dunia akan bekerja sama dengan mitra pembangunan lainnya untuk mendukung pemerintah memperkuat upaya pengelolaan lingkungan hidup pada semua sektor.
DPO ini bertujuan untuk mendukung reformasi besar di bidang perdagangan dan investasi Indonesia, sejalan dengan hubungan kerja sama yang sudah berjalan lama antara Grup Bank Dunia (WBG) dengan Pemerintah Indonesia.
Kegiatan ini diselaraskan secara penuh dengan Kerangka Kerja Kemitraan Negara (Country Partnership Framework/CPF) yang belum lama ini diadopsi oleh WBG, di mana penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi diidentifikasi sebagai cara penting untuk mengentaskan
kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bersama.
