Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengandalkan operasi pasar umum untuk mengendalikan pasokan dan harga beras dari gejolak. Lewat lima peraturan yang dibuat, kebijakan bernama Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi gejolak harga beras dengan menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menjelaskan, target operasi pasar tahun ini sebesar 1,2 juta ton beras atau rerata 100.000 ton per bulan. Jumlah ini merujuk operasi pasar bernama Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) yang mencapai 1,2 juta ton di 2022.
"Perum Bulog nanti mengelola CBP sekitar 2,4 juta ton. Targetnya 1,2 juta ton untuk stabilisasi harga atau SPHP, sisanya untuk stok. Ini belajar dari 2022 saat pemerintah lewat Bulog hanya memiliki cadangan 400.000 ton. Akhirnya pasar menilai kalau pemerintah tidak punya stok. Psikologi pasar terpengaruh dan harga naik," kata Maino dalam Alinea Forum bertajuk "Efektivitas SPHP Sebagai Stabilisastor Pasokan dan Harga Beras yang digelar Jumat (3/3).
Bapanas dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan survei stok beras pada akhir 2022. Hasilnya, stok beras di masyarakat sekitar 4,06 juta ton. Pada 2023, kata Maino, produksi gabah kering giling sebanyak 55 juta ton atau setara 31,91 juta ton beras. Bapanas memproyeksikan impor sebesar 477.045 ton beras.
"Banyak bulan-bulan yang defisit yang tentunya ini akan menjadi perhatian kami untuk menjaga stabilitas beras. Tentu dengan segala kondisi yang ada di lapangan yang bisa memengaruhi harga dan ketersediaan beras," jelas dia.
SPHP beras pada 2023, kata Maino, dilaksanakan sepanjang tahun di pasar induk, pasar tradisional, ritel modern, toko pangan kita, pemasaran online hingga pedagang eceran lain. Sasaran akhir adalah konsumen rumah tangga. SPHP beras diprioritaskan untuk diperdagangkan di wilayah setempat. Jika diperdagangkan antarwilayah, mitra Bulog mesti menyampaikan informasi rincian penyaluran.
Meskipun SPHP beras digelar sepanjang tahun, kata Maino, tetap ada catatan. Pada bulan-bulan tertentu akan sangat selektif, seperti saat ini di awal Maret sudah masuk panen raya. Ia menegaskan, SPHP diperlukan untuk mengendalikan harga beras agar tidak menjadi penyumbang inflasi. Sejak 2019 atau empat tahun terakhir, kata dia, pada 2022, beras menjadi penyumbang inflasi yang tinggi.
Beras SPHP, kata Maino, sebagian akan disalurkan dengan kemasan 5 kilogram (kg) dan sebagian lagi kemasan 50 kg. Ukuran 5 kg langsung menyasar ke konsumen atau masyarakat guna menghindari penyalahgunaan. Bisa disalurkan lewat pasar tradisional, ritel modern, jualan online dan saluran lainnya. Sedangkan kemasan 50 kg disalurkan dengan cara kerja sama dengan distributor atau mitra.
Sebagian besar beras SPHP tersedia dalam bentuk curah ukuran 50 kg. Idealnya, kata Maino, beras tersedia dalam kemasan 5 kg. Selain mudah diterima dan diakses masyarakat, kemasan 5 kg untuk mengantisipasi penyalahgunaan oleh oknum tak bertanggung jawab seperti terjadi di beberapa daerah. Bapanas dan Bulog masih mencari solusi soal ini.
Harga beras SPHP berbeda antar-zona. Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi), harga eceran tertinggi (HET) beras premium Rp12.800/kg dan medium Rp9.450/kg. Zona II (Sumatera kecuali Lampung, Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan) harga beras premium Rp13.300/kg dan medium Rp9.950/kg. Zona III (Papua Barat dan Maluku), harga beras premium Rp13.600/kg dan medium Rp10.250/kg.
Bagi distributor beras SPHP, kata Maino, wajib terdaftar di Bulog dan memasang spanduk penanda. Juga tulisan "SPHP" di kemasan. "Ini penanda bagi masyarakat. Karena kita cek di lapangan, banyak warga tidak tahu ada SPHP," ucap Maino.
Kritik SPHP
Menurut anggota Dewan Penasihat Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) M Husein Sawit, pemerintah perlu meninjau ulang operasi pasar pada rezim SPHP dan KPSH. Langkah itu, kata dia, selain melanggar prinsip-prinsip stabilisasi harga juga merusak mekanisme pasar. "Yang tidak kalah penting, merugikan tidak saja kepada pelaku industri, tetapi juga petani," jelas dia.
Menurut dia, intervensi pasar lewat operasi pasar pada rezim KPSH dan SPHP terlalu mahal. Kebijakan ini juga rendah keberhasilannya dalam mengelola harga beras dalam jangka panjang. Ia menguraikan, sejak ada KPSH pada 2018 kebijakan ini mampu jadi instrumen stabilisasi harga beras. Itu mewujud dalam bentuk harga beras yang stabil hingga perbedaan harga antar-musim dan antar-wilayah hilang.
Dampaknya, kata Husein, insentif produsen beras, yakni penggilingan padi, dan pelaku perdagangan/distribusi hilang. Mereka tidak lagi tertarik menyerap gabah petani. Pada saat yang sama, karena outlet penyaluran pasti beras di hilir hilang, pengadaan beras oleh Bulog juga rendah: 1,2 juta ton per tahun.
"Ini berdampak pada harga gabah petani. Selain pertumbuhan harga gabah petani negatif pada 2019-2021, kejatuhan harga gabah di bawah HPP meluas. Terjadi sepanjang tahun sejak April 2020. Mestinya, kejatuhan harga hanya terjadi sesekali, yakni saat musim panen raya, Maret-Mei," jelas Husein.
Keberhasilan menekan perbedaan harga antara harga langit-langit yang saat ini bernama HET dan harga dasar bernama HPP (width of price band) ditumpukan pada instrumen HET yang bersifat mandatory. Instrumen ini, urai Husein, mengikat semua pihak, sepanjang tahun. Jika melanggar akan kena sanksi, bahkan hingga penutupan usaha. Ujung tombang penegakan HET adalah Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.
Keberhasilan mempertahankan price band pada posisi sempit, jelas Husein, amat berisiko. Karena swasta (pedagang dan penggilingan) hanya menguasai stok dalam jumlah kecil, ketika terjadi instabilitas harga gabah/beras seperti terjadi pada Juli 2022 pasar akan sulit dikelola oleh pemerintah dan Bulog. "Pemerintah akhirnya membuat perangkap untuk impor guna memperkuat CBP," jelas dia.
Sempitnya rentangan harga, jelas Husein, membuat swasta enggan memegang stok dalam jumlah normal. Ini membuat serapan gabah petani domestik menurun. Ketika itu terjadi, kata dia, Bulog tidak akan mampu menggantikan peran swasta yang menyerap 94% gabah petani. Petani amat dirugikan akibat keadaan ini.
Agar ini tidak terulang, Husein mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan price band diperlebar antara 10-13% dari saat ini hanya 3%. Meskipun stabilitas harga lebih rendah, biaya stabilisasi harga lebih murah. Kejatuhan harga gabah di bawah HPP juga rendah. Pemerintah pun hanya perlu menguasai stok yang wajar.
Lalu, saat HPP dinaikkan seperti rencana Bapanas saat ini tetapi HET bertahan sejak 2017, jelas Husein, membuat rentang harga semakin sempit. Ini membuat banyak industri penggilingan padi yang tutup usaha. Ia menyarankan meninjau ulang kebijakan HET yang bersifat mandatory.
Pemerintah juga diminta memperkuat CBP dengan beras kualitas premium. Bahkan jumlah kualitas premium lebih banyak dari medium. "Pertimbangkan juga HPP multikualitas agar terkait dengan pengadaan dalam negeri dengan CBP," jelas dia
