Kepala Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo menyampaikan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), maka Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP) akan menjadi instrumen yang harus dimiliki pemerintah dalam mengendalikan stok dan harga kedelai nasional.
Pada penyelenggaraan CKP tersebut, peran asosiasi dan koperasi tempe dan tahu sangat penting, karena menentukan jumlah kebutuhan kedelai setiap bulannya. Menurut dia, berdasarkan perhitungan kebutuhan kedelai tersebut, NFA akan menugaskan Perum Bulog untuk melakukan pengadaan secara rutin guna memenuhi stok CKP di gudang sepanjang tahun.
“Kami butuh masukan dari teman-teman asosiasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) untuk menangkap dinamika di lapangan agar persiapan CKP ini semakin presisi,” kata Arief dalam keterangan resminya, Rabu (1/2).
“Teman-teman Gakoptindo bisa langsung menyampaikan berapa kebutuhan kedelai untuk para pengrajin tempe dan tahu secara nasional dalam satu bulan. Kami simulasikan, misalnya 250.000 sebulan, maka katakanlah kita kemudian siapkan cadangan 100.000 ton,” ujar Arief.
Jika cadangan kedelai sudah tersedia, Arief meminta agar pengrajin bisa berkomitmen membeli dan memanfaatkan CKP ini sesuai Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) yang telah disepakati dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No 11 Tahun 2022 yang didalamnya mengatur HAP kedelai sebesar Rp10.775 per kg untuk harga acuan pembelian kedelai lokal di produsen serta Rp11.400 per kg (kedelai lokal) dan Rp12.000 per kg (kedelai impor) untuk harga acuan penjualan di konsumen.
Setelah penetapan kebutuhan CKP tersebut, langkah selanjutnya adalah bicara kualitas dan pendistribusian, termasuk pengaturan lokasi penempatan CKP di gudang-gudang Bulog sesuai tingkat permintaannya.
“Setelah Bulog tahu kuantitas berapa, tinggal kami bicara kualitas dan pendistribusian. Ini yang sedang kami kerjakan, maka dari itu kami harus duduk bersama,” tutur Arief.
Menindaklanjuti hal ini, Badan Pangan dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Bulog, Gakoptindo, serta kementerian dan lembaga terkait guna membahas eksekusi penyelenggaraan CKP.
“Harus segera diputuskan dan dieksekusi agar isu mengenai kedelai ini tidak berulang setiap tahun. Sama-sama kita kerjakan, sekarang sudah ada Badan Pangan Nasional yang memikirkan dan memimpin penyelenggaraan cadangan pangan ini,” ujarnya.
Lebih lanjut ia juga menegaskan, dalam rangka percepatan pihaknya siap memperluas kolaborasi dengan para pelaku usaha swasta.
“Kita sudah lakukan pertengahan Januari lalu bersama privat, PT FKS Multi Agro mendatangkan kedelai 56.000 ton di Krakatau International Port Cilegon. Langkah ini untuk mencegah kelangkaan akibat belum masuknya kedelai Bulog karena terkendala karantina. Prioritas kita adalah pengrajin tempe dan tahu ini bisa mendapatkan kedelai dengan harga yang wajar, sehingga keberlangsungan usaha bisa terjaga," jelasnya.
Berdasarkan Prognosa Neraca Pangan Nasional Januari-Desember 2023 yang dihimpun NFA, kebutuhan kedelai nasional per bulan sekitar 231.000 ton. Adapun stok kedelai nasional sampai dengan Maret 2023 sekitar 266.000 ton.
