Scroll ke atas untuk melanjutkan

Warga antre saat pembagian zakat dalam bentuk uang yang dibagikan oleh keluarga besar Muhammad Nawang Layung, di Kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Minggu (10/6)./AntaraFoto

Bisnis

Selasa, 10 Juli 2018 13:12

Bappenas cari solusi atasi ketimpangan

Ketimpangan wilayah yang terus berlanjut akan memperlemah suatu daerah.

Kementerian PPN/Bappenas didukung Knowledge Sector Initiative menggelar Indonesia Development Forum (IDF) 2018 pada 10-11 Juli 2018 di Jakarta. IDF 2018 merupakan wadah diskusi bertaraf Internasional untuk mendiskusikan isu strategis dan agenda prioritas pembangunan Indonesia, sekaligus mencari solusi inovatif yang sesuai dengan konteks pembangunan di Indonesia.

"Bukti yang jelas terlihat adalah perbandingan pertumbuhan di pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, antar provinsi-provinsi di wilayah barat dan timur, serta pertumbuhan di perkotaan dan pedesaan," ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (10/7).

Selain antarwilayah, ketimpangan terjadi antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Keduanya memiliki kualitas pelayanan dasar yang tidak setara. Padahal, hal ini sangat krusial bagi produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial penduduk. Paradoks ini diprediksi akan makin lebar pada masa mendatang sehingga menyebabkan ketimpangan wilayah lebih besar.

Ketimpangan wilayah yang terus berlanjut akan memperlemah suatu daerah, akibat dari pengurasan sumber daya oleh daerah yang lebih maju serta berpindahnya penduduk usia produktif dari daerah tertinggal. Fenomena yang saat ini mengemuka di Indonesia, ketimpangan wilayah terjadi antarwilayah dan intrawilayah.

Adapun tiga strategi yang selama ini diimplementasikan PPN/Bappenas mengarah pada pembangunan dengan karakteristik wilayah tertentu. Pertama, pembangunan wilayah dengan potensi dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, dengan menitikberatkan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan perkotaan metropolitan.

Kedua, pembangunan wilayah dengan skala ekonomi wilayah dan ekonomi lokal yang potensial, dengan menitikberatkan pada pembangunan pusat kegiatan wilayah atau lokal, kawasan perdesaan, dan kota-kota sedang.

"Terakhir, pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang tertinggal, yang menitikberatkan pada pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah kepulauan, dan kawasan timur Indonesia," jelas Bambang.