Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memproyeksikan kebutuhan investasi pada 2020-2024 mencapai Rp35.428 triliun. Investasi ini untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6%.
"Pemerintah dengan target yang cukup besar, untuk pembiayaan saya pikir skema pembiayaan yang relatif baru dan bersifat alternatif," kata Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas Velix Vernando Wanggai di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pemerintah mendorong skema pembiayaan yang beragam baik dari swasta, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) hingga menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan, dari total kebutuhan investasi itu, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 9,4% dan 8,8%. Sedangkan sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat dan swasta.
Pembiayaan kebutuhan investasi pada 2020-2024 diupayakan dengan pendalaman sektor keuangan, baik bank maupun nonbank di antaranya melalui peningkatan inklusi keuangan.
Selain itu, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan dan optimalisasi alternatif pembiayaan.
Genjot manufaktur
Sementara, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto menjelaskan strategi mencapai pertumbuhan 6% itu di antaranya mendorong pertumbuhan tinggi investasi khususnya sektor manufaktur.
Sektor manufaktur, kata dia, karena memiliki nilai tambah yang tinggi dan hilirisasi masih potensial digarap dengan mengupayakan teknologi tinggi dan investasi yang besar.
Strategi lain, lanjut dia, memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi dan prosedur investasi terutama di daerah.
Selain itu, pemilihan lokasi yang difokuskan di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK).
Sementara itu, untuk mendorong stimulus bagi ekonomi RI, kebijakan fiskal akan diarahkan lebih longgar dan kebijakan yang pro-investasi khususnya manufaktur.
Untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan, lanjut dia, pemerintah akan menggenjot sektor pariwisata karena mendatangkan devisa bagi negara.
Selain itu, pemerintah mengembangkan produk yang menggantikan produk impor.
Dari sisi produksi, pemerintah akan mendorong industrialiasi dengan mengembangkan inovasi dan transfer teknologi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi domestik.
Untuk diketahui, pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 6% dalam rancangan RPJMN 2020-2024.
Pemerataan wilayah
Sementara itu, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah akan mengebut pemerataan wilayah di luar Pulau Jawa .
"Salah satu yang didorong keterpaduan strategi pertumbuhan dengan pemerataan yang dilakukan dengan memunculkan kawasan strategis cepat tumbuh," kata Velix Vernando Wanggai.
Menurut dia, pemerataan wilayah itu dilakukan dengan mengembangkan kawasan ekonomi khusus, pengembangan kawasan industri, kawasan pariwisata dan kawasan metropolitan baru di luar Jakarta.
Bersamaan dengan itu, kebijakan dana desa juga terus didorong untuk mewujudkan pemerataan wilayah sehingga daerah tertinggal bisa ditekan.
Velix menyebut pemerintah mengeluarkan 60 desa tertinggal selama periode 2014-2019 yang sebagian besar berada di Sumatera dan Jawa.
Untuk RPJMN 2020-2024, lanjut dia, pemerintah menargetkan 62 daerah tertinggal akan dituntaskan.
Sebagian besar 62 daerah tertinggal itu tersebar di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan setelah dibangun pos lintas batas negara (PLBN).
Selama periode tahun 2014-2019, pemerintah sudah membanguh tujuh PLBN. Dalam lima tahun mendatang akan dibangun 11 PLBN.
Dia merinci 11 PLBN itu berada di Nusa Tenggara Timur, Papua, dan sisanya di daerah Kalimantan.
"Intinya tidak hanya membangun PLBN, tetapi bagaimana ekonomi masyarakat perbatasan bisa hidup," katanya.
Velix menuturkan selama ini konsentrasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terpusat di wilayah barat Indonesia yakni sekitar 56%.
"Kami buat skenario pengembangan wilayah yang tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa tapi mendorong pertumbuhan di Indonesia Timur," katanya. (Ant)
