Bappenas targetkan penurunan tingkat ketimpangan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan tingkat ketimpangan yang ditunjukkan dengan Rasio Gini, bisa menyentuh level di bawah 0,39 pada akhir 2018.

Menurunkan Rasio Gini bukanlah merupakan upaya yang mudah. Keberhasilan pemerintah menurunkan Rasio Gini dari sebelumnya di atas 0,4, menjadi sekitar 0,39 merupakan hal yang bagus.

"Itu sudah sangat bagus karena waktu naiknya jauh lebih tajam dari penurunan dan naiknya itu 2011 karena komoditas. Jadi pemerintah sekarang sudah punya program untuk mengurangi secara perlahan, dari di atas 0,4 menjadi 0,391. Karena Gini itu turun 0,1 itu sudah penurunan yang besar, tidak mudah," ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro seperti dilansir Antara, Rabu (21/3).

Pengurangan ketimpangan merupakan fokus pembangunan yang perlu ditangani komprehensif. Sesuai dengan arahan Presiden, pemerintah harus fokus untuk mengurangi ketimpangan, antar kelompok pendapatan dan antar wilayah. Hal ini telah tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pada 2019, tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun menjadi 7-8% dari angka baseline 11,22% di 2015. Demikian pula, angka ketimpangan diupayakan untuk menurun dari 0,408 di 2015 menjadi 0,36 pada akhir RPJMN. 

Pemerintah akan berupaya mengurangi ketimpangan melalui program-program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) agar bisa lebih tepat sasaran.

"Upaya untuk mencapai target Gini tersebut yaitu dengan penguatan Program PKH dan program pengentasan kemiskinan lain juga diperkuat. Disamping itu juga ada upaya melakukan reformasi agraria, penguatan UMKM dan program kemitraan antara petani dan perusahaan menengah besar," ujar Bambang.

Dari data Badan Pusat Statistik khususnya rasio gini dari 2016 ke 2017, terlihat porsi pengeluaran kelompok menengah (40%) naik sebesar 0,38%, sedangkan kelompok atas (20%) justru turun 0,48%. Sementara itu kelompok bawah (40%) naik, namun hanya 0,1%.

Pemerintah akan lebih agresif dalam mengurangi ketimpangan yakni dengan fokus menyasar 40 persen masyarakat kelompok berpendapatan terbawah. Masyarakat kelompok ini dinilai belum terdorong berbagai program atau kegiatan yang sudah dibuat oleh pemerintah selama ini.

Selain diintervensi dari pemerintah baik dengan bantuan langsung maupun infrastruktur dasar, kelompok masyarakat berpendapatan terbawah ini didorong agar bisa lebih maju naik tingkat dengan didorong untuk berwirausaha.