Belajar dari negara lain yang sukses terapkan makan bergizi gratis
Program andalan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG) yang resmi dimulai Senin (6/1), menemui kendala. Masyarakat mengeluhkan distribusi makanan yang terlambat, ragam lauk, hingga tak adanya susu dalam menu makan siang. Indonesia bisa belajar dari kesuksesan negara lain yang menggarap program serupa.
Dikutip dari laporan lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios), beberapa negara telah berhasil menerapkan program makan bergizi gratis dengan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Brasil dengan Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Program ini menyasar berbagai jenjang pendidikan, termasuk komunitas pribumi dan keturunan budak, dengan pendekatan afirmatif dan melibatkan komunitas. Adapun sisi positif yang bisa diadopsi Indonesia adalah model inklusif yang menyasar berbagai kalangan, termasuk petani kecil dan komunitas marginal.
India dengan mid-day meal scheme
Program hak atas pangan untuk anak sekolah dasar, fokus pada mengurangi diskriminasi kasta dan kesenjangan gender, serta pembelian pangan domestik.
Sisi positif yang bisa diadopsi Indonesia yakni pendekatan berbasis hak atas pangan dan pengutamaan pangan domestik untuk ketahanan pangan lokal.
Meksiko dengan Desayunos Escolares
Terintegrasi dalam sektor kesehatan sosial, melibatkan orang tua dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan, namun memiliki kelemahan dalam sistem informasi dan koordinasi antarsektor.
Sisi positif yang bisa diadopsi Indonesia adalah integrasi sektor pendidikan dan kesehatan sosial serta keterlibatan orang tua dan masyarakat.
Nigeria dengan D'Meals Programme
Program untuk anak sekolah dasar yang mengintegrasikan tata kelola antara penerima, layanan dapur, dan petani kecil.
Sisi positif yang bisa diadopsi Indonesia, pengintegrasian antara penerima, dapur, dan petani kecil untuk ketahanan pangan lokal.
Chile dengan Programa de Alimentacion Escolar (PAE)
Program ini menargetkan keluarga miskin berdasarkan indeks kerentanan dan melibatkan guru dalam penentuan penerima program. Fokus pada sektor pendidikan.
Sisi positif yang bisa diadopsi Indonesia, penargetan berdasarkan kerentanannya serta melibatkan guru dalam menentukan penerima program.
Namibia dengan Namibia School Feeding Programme
Fokus pada daerah semi perkotaan dengan prioritas berdasarkan tingkat kerawanan pangan, melibatkan komunitas dalam setiap tahapan program.
Sisi positif yang bisa diadopsi Indonesia, fokus pada daerah rawan pangan dan keterlibatan komunitas di semua tahapan program.
Kenya dengan Home Grown School Meals (HGSM)
Merupakan program berbasis pertanian lokal. Program ini menyasar pengadaan makanan dari pertanian lokal dengan melibatkan petani kecil yang didukung hibah pertanian.
Sisi positif yang bisa diadopsi Indonesia, pengadaan makanan berbasis pertanian lokal yang melibatkan petani kecil untuk keberlanjutan program.
Afrika Selatan dengan Home Grown School Feeding (HGSF)
Fokus pada pengadaan dari sumber lokal dan perencanaan menu yang matang, dengan melibatkan komunitas dalam pengelolaan program.
Sisi positif yang bisa diadopsi Indonesia, perencanaan menu matang dengan bahan pangan lokal dan pemberdayaan komunitas.
Botswana dengan Home Grown School Feeding (HGSF)
Pengadaan terpusat untuk komoditas kering, melibatkan perempuan dalam pengolahan biji-bijian. Fokus pada optimasi produksi pangan domestik.
Sisi positif yang bisa diadopsi Indonesia, pengoptimalan produksi pangan domestik dan pemberdayaan perempuan dalam pengolahan pangan.
Mali dengan Programme National d'Alimentation Scolaire
Desentralisasi pelaksanaan dengan melibatkan sekolah sebagai aktor kunci. Adapun sisi positif yang bisa diadopsi, model desentralisasi untuk penyesuaian program sesuai kondisi lokal.
Ekuador dengan School Food Programme
Mengembangkan sistem informasi pelacakan transportasi dan penyimpanan, namun bergantung pada komoditas impor.
Sisi positif yang bisa diadopsi Indonesia, pengembangan sistem pelacakan yang efisien untuk transparansi dan akuntabilitas program.
Kepulauan Verde dengan National School Nutrition Programme
Fokus pada gizi, namun sangat bergantung pada bantuan donor internasional dan komoditas impor. Namun Celios mencatat, program ini tidak cocok untuk ekonomi indonesia saat ini.
Sementara catatan Alinea.id, kebijakan makan bergizi gratis di tingkat global telah diterapkan di 53 negara di kawasan Eropa-Asia Tengah, 44 negara di kawasan Afrika-Sub Sahara, 37 negara di kawasan Amerika Latin-Karibia, serta 32 negara di kawasan Asia Timur-Pasifik. Program di negara-negara ini umumnya bertujuan mengurangi stunting, meningkatkan kesehatan masyarakat, mendukung pertanian lokal, dan menciptakan SDM (sumber daya manusia) berkualitas.
Di Indonesia sendiri, program ditujukan untuk anak-anak dan ibu hamil pada 2025. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000 per orang per hari dari total anggaran negara Rp3.621,3 triliun, program ini diharapkan dapat meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menekankan perlunya model implementasi yang tepat.
“Program makanan bergizi gratis paling banyak diimplementasikan di sekolah dasar dan PAUD (pendidikan anak usia dini),” katanya kepada Alinea.id, Selasa (7/12).
Ketersediaan pangan
Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (Aepi) Khudori mengatakan kebutuhan beras untuk program ini dapat dipenuhi jika target produksi 2025 tercapai. Namun menurutnya, kebutuhan beras bisa lebih kecil jika terdapat sumber karbohidrat lain yang berasal dari bahan nonberas.
“Kebutuhan beras untuk 15 juta jiwa sasaran program ini hanya 0,3 juta ton,” katanya kepada Alinea.id, Selasa (7/12).
Pengamat Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa, mengingatkan pentingnya ketersediaan bahan pangan lain seperti jagung, yang menjadi salah satu pakan ayam petelur.
"Jika kebutuhan daging ayam dan telur meningkat akibat MBG, maka impor jagung untuk pakan harus diperhatikan. Saat ini, sekitar 50% pakan ayam petelur adalah jagung. Jangan sampai ada kesalahan data yang mengakibatkan impor jagung tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri,” ujarnya kepada Alinea.id, Selasa (7/12).