Indonesia akan menyambut pemerintahan baru pada tahun ini. Namun, awan hitam masih menyelimuti perekonomian tanah air. Kinerja ekspor 2024 diperkirakan melambat dipengaruhi oleh lesunya ekonomi China dan Amerika Serikat (AS).
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda meramal ekonomi China akan turun lebih dari setengahnya.
“Permintaan domestik China juga tengah mengalami perlambatan dengan semakin tingginya pengangguran usia muda dan pindahnya investasi asing dari China," ujar Huda kepada Alinea.id, baru-baru ini.
Kondisi tersebut diperkirakan akan mengakibatkan turunnya permintaan hasil tambang Indonesia ke China. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia ke China turun 20,73% menjadi US$4,57 juta pada Januari 2024 dibandingkan Desember 2023.
Meski demikian, pada periode Januari 2024, China merupakan negara tujuan ekspor yang memiliki peranan terbesar yaitu 23,90%. Komoditas utama yang diekspor ke China pada periode tersebut adalah besi atau baja, lignit, dan batu bara.
Sementara total nilai ekspor Indonesia Januari 2024 mencapai US$20,52 miliar atau turun 8,34% ketimbang ekspor Desember 2023. Dibandingkan Januari 2023, nilai ekspor turun sebesar 8,06%.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Amalia A. Widyasanti mengungkapkan lesunya ekspor disebabkan oleh ekspor minyak dan gas (migas) yang turun 5,49% dari bulan sebelumnya.
"Ekspor nonmigas juga turun 8,54% dari bulan sebelumnya," ujar Amalia, dalam konferensi pers Kamis (15/2).
Tantangan pemerintah baru
Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan kondisi global dari AS juga akan memengaruhi ekspor Indonesia. Pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung di AS tahun ini berpengaruh terhadap kebijakan moneter negara tersebut. Jika kondisi ekonomi AS membaik, diprediksi akan terjadi keluarnya aliran dana asing dari Indonesia atau capital outflow, sehingga terjadi depresiasi nilai tukar rupiah.
"Pemilu di AS bisa berpengaruh terhadap kebijakan moneter," ujar Bhima.
Selain ekspor, menurutnya, pemerintahan baru akan menghadapi situasi yang menantang lain. Menurutnya, pemerintah harus bisa menyelesaikan permasalahan pangan, masalah pertanian, ketersediaan pupuk, dan ketahanan pangan untuk mendapatkan kredibilitas atau kepercayaan dari para pemilih.
"Masyarakat juga dihadapkan pada kelangkaan stok dan kenaikan harga bahan pangan terutama beras menjelang ramadan, sehingga perlu menjadi fokus perhatian," tuturnya.
Menurutnya, calon presiden Prabowo Subianto, yang unggul dalam quick count atau hasil hitung cepat dan diprediksi menjadi presiden, tidak dapat melakukan berbagai kebijakan populis seperti makan siang dan pembagian susu gratis. Bhima menyebut, kebijakan tersebut akan sulit dilakukan secara nasional.
"Prabowo ketika menjabat menjadi presiden situasinya tidak mewah untuk melakukan beberapa kebijakan yang sifatnya populis," tuturnya.
Di samping itu, nama-nama menteri di bidang ekonomi dalam kabinet baru nanti juga akan menjadi tantangan. Pasalnya, Prabowo menghadapi koalisi yang sangat gemuk. Diketahui, Prabowo dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka diusung oleh empat partai raksasa, yaitu Gerindra, Demokrat, Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Jika posisi menteri banyak diisi oleh politikus, Bhima bilang, akan menurunkan kredibiltas pemerintahan baru.
"Siapa yang akan menggantikan Sri Mulyani? Yang menggantikan Bapak Luhut? Dan menggantikan menteri-menteri profesional yang ada di lingkaran Jokowi (Presiden Joko Widodo) saat ini? Itu menjadi teka-teki besar. Yang paling penting adalah siapa yang akan menjadi pengganti menteri-menteri profesional itu?" ujarnya.
