Berikut alasan pemerintah targetkan pertumbuhan tahun depan

Penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% di 2019 sudah berdasarkan kondisi ekonomi global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan asumsi ekonomi makro di 2019 di hadapan komisi XI DPR RI. Pada 2019 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%.

Rapat kerja tersebut dihadiri Kemenkeu, Bank Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Komisi XI. Rapat tersebut membahas pengambilan keputusan asumsi dasar ekonomi makro Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2019.

Dalam pemaparannya, Sri Mulyani menyebutkan, penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% di 2019 sudah berdasarkan kondisi ekonomi global. Dinamika ekonomi global masih terus berlangsung dipicu kebijakan ekonomi Amerika Serikat.

"Normalisasi kebijakan ekonomi Amerika Serikat juga suku bunga, dan tingkat likuiditas. Normalisasi artinya, menyesuaikan kembali tingkat suku bunga" jelas Sri Mulyani di Gedung DPR, Senin (10/9).

Selain itu, sejak beberapa kuartal terakhir sejak 2017 hingga 2018, bank sentral Amerika Serikat telah menaikkan suku bunga sebanyak 175 basis point. Kemudian berdampak secara keseluruhan kepada seluruh ekonomi dunia.

Kemudian implikasi dari normalisasi kebijakan moneter, bersifat sangat global karena mata uang Amerika Serikat dipergunakan di seluruh dunia.

"Tidak hanya normalisasi moneter, kebijakan perdagangan ekonomi Amerika Serikat juga berdampak pada perekonomian global. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China diprediksi masih akan meluas ke negara lain," ujar Sri Mulyani.

Disamping itu, pertumbuhan negara di seluruh dunia masih dikisaran 3,9% di tahun depan. Dengan proyeksi, pertumbuhan ekonomi AS paling kuat, yakni sekitar 2,9%. Eropa akan menurun sedikit ke 2,2% terutama disumbang negara besarnya di luar Prancis dan Italia.

Pada rapat tersebut, Sri Mulyani didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas Bambang Brodjonegoro, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto.