Berikut strategi pemerintah kembangkan ekosistem e-commerce

Pemerintah telah membuat strategi pengembangan ekosistem e-commerce. Rencana penguatan ekosistem e-commerce tersebut tertuang pada Perpres No.74 / 2017. Keberadaan Perpres itu tidak terlepas dari masih ekslusifnya perkembangan e-commerce di Indonesia.

Indikasinya terlihat dari masih kurangnya produk lokal. Di mana hingga 2017, produsen (makers) lokal dari total merchant dalam market place hanya sebesar 5-7%. Produk UMKM yang di online kan dan terjual di market place juga baru mencapai 2-8%.

Tidak hanya itu, pasar e-commerce terpusat di Jawa sebesar 70,91%  sedangkan luar Jawa hanya 29,09%. Origin kiriman e-commerce terpusat di Jawa sebesar 88,42% sedangkan luar Jawa sebesar 11,58%.

Situasi dan kondisi tersebut tentunya harus diubah. Apalagi sepertinya pemerintah berharap banyak pada e-commerce untuk terus berkembang. “Presiden memasang target angka inklusi keuangan Indonesia mencapai 75% pada 2019. Karena itu pemerintah akan serius mendorong inklusi keuangan mencapai target,” ucap Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta.

Ada beberapa strategi yang telah dipersiapkan pemerintah untuk mengembangkan ekosisitem e-commerce. Antara lain menciptakan kesempatan yang sama bagi siapapun bisa masuk ke sektor ini. Mengendalikan cross-border agar memberikan kesempatan produk lokal. Membuat pengaturan data e-commerce. Sekaligus mengembangkan produk lokal dan UMKM. Terakhir adalah meningkatkan sumber daya manusia e-commerce agar menjadi lebih berkualitas.

Strategi tersebut diharapkan bisa meningkatkan ekosistem e-commerce dan meningkatkan produk lokal yang dijual pada e-commerce. Sekaligus memeratakan pasar e-commerce di seluruh daerah. Artinya, pastisipasi dan manfaat yang diperoleh masyarakat atas e-commerce menjadi lebih luas.

Sehingga ketika transformasi ekonomi digital Indonesia pada 2025, melahirkan ekonomi digital yang terbuka pada inovasi, tingginya partisipasi masyarakat sekaligus bermanfaat bagi kepentingan nasional.

"Pesan utamanya adalah inklusi keuangan mampu  mempercepat kemajuan untuk mencapai sejumlah prioritas nasional seperti pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, keamanan pangan, persamaan gender dan pertumbuhan yang seimbang," terang Darmin.