BI pertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 3,5%

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang digelar pada 15-16 Desember 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,5%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keputusan ini sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,5%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%," paparnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, (16/12).

Menurut Perry, BI juga akan terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Juga mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut. Upaya ini dilakukan melalui berbagai langkah.

Pertama, mengenai arah bauran kebijakan BI pada 2022 sebagaimana disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021 tanggal 24 November 2021, kebijakan moneter 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas.

"Sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Kedua, melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar.

Ketiga, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter akomodatif.

"Keempat, memperkuat kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman perkembangan spread suku bunga kredit terhadap suku bunga deposito per kelompok bank," ucap dia.

Kelima, melanjutkan masa berlaku tarif SKNBI sebesar Rp 1 dari BI ke bank dan maksimum Rp 2.900 dari bank kepada nasabah, dari semula berakhir 31 Desember 2021 menjadi sampai dengan 30 Juni 2022 demi mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Keenam, menargetkan 15 juta pengguna baru QRIS pada 2022 untuk mendorong peningkatan transaksi QRIS melalui koordinasi dengan Penyelenggara Jasa Pembayaran dan Kementerian/Lembaga terkait," paparnya.

Dan terakhir, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS) bekerja sama dengan instansi terkait.

"Pada Desember 2021 dan Januari 2022 akan diselenggarakan promosi investasi di China dan Finlandia," ucapnya.