Bisnis penerbangan terpuruk, maskapai minta insentif fiskal

Asosiasi maskapai penerbangan atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) meminta keringanan dan insentif fiskal dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Umum INACA Denon Prawiratmadja mengatakan akibat penyebaran Covid-19 hingga ke suruh wilayah Indonesia, maka sejak awal Maret 2020 terjadi penurunan jumlah penumpang yang sangat drastis. 

Untuk itu, lanjut Denon, semua maskapai penerbangan sudah mengurangi jumlah penerbangan baik rute dan frekuensinya sampai dengan 50% atau lebih. 

“Diramalkan apabila penuntasan pandemic Covid-19 semakin tidak pasti, hal ini akan membuat industri penerbangan semakin terpuruk bahkan sebagianya akan tidak beroperasi karena bangkrut," kata Denon dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis (26/3). 

Ia juga mengakui bahwa untuk mengurangi kerugian yang derita, beberapa waktu belakangan ini, sejumlah maskapai penerbangan telah melakukan langkah antisipasi. Di antaranya dengan memilih opsi tutup operasi dan merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya baik bagi pilot, awak kabin, teknisi dan karyawan pendukung lainnya.

Diakui oleh Denon, untuk menyelamatkan industri penerbangan agar tetap eksis, INACA meminta keringanan berupa penundaan pembayaran PPh, penangguhan bea masuk impor suku cadang, dan penangguhan biaya bandara dan navigasi yang dikelola badan usaha milik negara (BUMN). Selain itu, pemberlakuan diskon biaya bandara yang dikelola Kementerian Perhubungan dan perpanjangan jangka waktu berlakunya pelatihan simulator maupun pemeriksaan kesehatan bagi awak pesawat.

Sangat terpuruk

Lebih lanjut, Denon menuturkan industri penerbangan nasional sangat terpuruk saat ini. Jika tidak ada respons positif dari pemerintah yang cepat, maka dipastikan akan terjadi tindakan perumahan maupun PHK karyawan sebagai upaya penyelamatan bisnis ini.

"Dampaknya bukan hanya di industri penerbangan itu sendiri tapi juga untuk industri pendukungnya baik hilir maupun hulu seperti bengkel pesawat, ground handling, dan agen perjalanan yang terlibat. Untuk ini, INACA sangat mengharapkan respon positif dari pemerintah yang cepat untuk menghindari gelombang perumahan dan PHK yang tidak bisa dihindari tersebut," ujarnya.