Scroll ke atas untuk melanjutkan

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat ditanyai wartawan terkait penurunan realisasi investasi akibat coronavirus di Jakarta, Jumat (6/3/2020). Alinea.id/Nanda Aria.

Bisnis

Senin, 13 Juli 2020 13:52

BKPM klaim realisasikan investasi mangkrak Rp410 triliun

Perusahaan-perusahaan yang telah selesai difasilitasi BKPM tersebut mulai dari Lotte Chemical hingga Malindo.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan berhasil mengeksekusi investasi sebesar Rp410 triliun dari Oktober 2019 hingga Juni 2020. Jumlah realisasi tersebut setara dengan 58% dari total investasi mangkrak senilai Rp708 triliun.

"Dari bulan Oktober 2019 sampai Juni kemarin, dari Rp708 triliun investasi mangkrak sudah tereksekusi Rp410 triliun. Lebih dari 50% atau tepatnya 58%," kata Bahlil dalam launching buku pandemi corona di saluran Youtube Indef, Senin (13/7).

Perusahaan-perusahaan yang telah selesai difasilitasi BKPM tersebut adalah Rosneft dengan nilai investasi Rp211,9 triliun, Vale dengan nilai investasi Rp39,2 triliun, Hyundai dengan nilai investasi Rp21,7 triliun, Nindya Karya dengan nilai investasi Rp9,5 triliun.

Lalu Lotte Chemical dengan nilai investasi Rp61,2 triliun, Tanjung Jati Power dengan nilai investasi Rp38 triliun, Kobexindo dengan nilai investasi Rp14 triliun, dan Tenaga Listrik Bengkulu dengan nilai Rp5,2 triliun.

Kemudian, Galempa Sejahtera Bersama dengan nilai investasi Rp2 triliun, Masdar dengan nilai investasi Rp1,8 triliun, Minahasa Cahaya Lestari dengan nilai investasi Rp1,8 triliun. Juga, Sumber Mutiara Indah Perdana dengan nilai investasi Rp1,8 triliun, Malindo dengan nilai investasi Rp1,1 triliun, dan perusahaan-perusahaan lainnya dengan total nilai investasi Rp1,4 triliun.

Bahlil menjelaskan, investasi mangkrak senilai Rp708 triliun tersebut merupakan investasi yang sudah masuk ke Indonesia, namun tak kunjung tereksekusi. Ada investasi yang telah masuk selama tiga tahun, lima tahun, hingga tujuh tahun.

"Apa sih masalahnya? Yang pertama arogansi sektoral, kedua tumpang tindih antara bupati, wali kota, gubernur dan pusat," ujar dia.

Sementara masalah ketiga, lanjut Bahlil, adalah persoalan permainan lapangan. Menurut Bahlil ada hantu berdasi dan tak berdasi yang menghambat realisasi investasi di lapangan.

"Ada hantu berdasi dan tak berdasi. Mereka seperti angin, bisa dirasakan, tapi tak bisa dipegang," tuturnya.