BLT El Nino dan PPN rumah gratis dinilai tak selesaikan masalah

Pemerintah menerbitkan program bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200.000/bulan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat (KPM) pada November-Desember 2023 untuk meminimalisasi risiko akibat El Nino dan gejolak ekonomi global. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp7,52 triliun.

Pemerintah pun akan menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian rumah di bawah Rp2 miliar. Insentif ini bakal digulirkan selama November 2023-Juni 2024. 

Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, kedua program tersebut takkan cukup mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Pangkalnya, problem mendasar adalah kebutuhan pangan dan minyak bumi nasional disokong impor selain ketergantungan dengan dolar Amerika Serikat (AS).

"Program tersebut tidak cukup menyelesaikan masalah pokok yang dihadapi rakyat. Masalah fundamental kita adalah kebutuhan pangan dan minyak bumi yang ditopang dari impor negara lain dan ketergantungan penggunaan dolar Amerika Serikat dalam pembayaran internasional," tuturnya dalam keterangannya.

"Hampir sepuluh tahun ini sejujurnya saja pemerintah belum berhasil mengatasi ketergantungan impor minyak bumi, beras, jagung, gula, kedelai, daging, dan bahan pangan pokok rakyat lainnya. Saat muncul perang, kita terancam susah mendapatkan pasokan, dan harganya tinggi, ditambah membayar dengan dolar AS yang sedang tinggi. Itu yang kita hadapi saat ini," imbuhnya.

Said melanjutkan, kekeringan yang terjadi mengakibatkan harga beras naik hingga 27% rentang Agustus-September 2023 sehingga inflasi naik. Hal tersebut, baginya, juga menunjukkan program pemerintah di sektor pangan belum efektif.

"Inflasi beras mencapai 5,6% tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Ini sekaligus menjadi sinyal ke pemerintah program embung dan bendungan belum bekerja baik, sementara program food estate juga belum mampu menjadi penyedia pasokan," ujar Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Ia lantas mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan fiskal yang kuat dan sistematis serta program yang komprehensif dalam menghadapi kondisi kontemporer. Said pun mendorong penyaluran bantuan sosial (bansos) dipercepat dan diperluas.

Selanjutnya, pemerintah diminta memastikan ketersediaan pasokan pangan rakyat hingga 6 bulan ke depan, khususnya komoditas impor. Disarankannya melalui BUMN untuk menghindari konflik kepentingan.

Kendati demikian, Said mendukung upaya pemerintah mengatasi masalah yang terjadi. Apalagi, kebijakan tersebut turut disepakati DPR.

Selain BLT El Nino dan penggratisam PPN pembelian rumah, pemerintah juga memberikan tambahan bantuan beras sebesar 10 kg kepada 21,3 juta KPM pada Desember 2023. Total anggarannya Rp2,67 triliun.

Kemudian, menyiapkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp297 triliun. Lalu, bantuan biaya administrasi (BBA) sebesar Rp4 juta/rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) selama 14 bulan dan penambahan target bantuan rumah sejahtera terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1.800 rumah.