Pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2022 tercatat 5,31%. Pertumbuhan ini diyakini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, terus berlanjut di 2023, dengan permintaan domestik yang menjadi penopang utama.
Airlangga juga menyampaikan, di 2023 kinerja ekspor akan melambat dibandingkan 2022. Sehingga pemerintah akan melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi hal tersebut.
“Pemerintah akan terus waspada dan antisipatif dengan kondisi perlambatan ekonomi global yang akan menurunkan tingkat permintaan. Dengan demikian, core ekonomi dalam negeri melalui konsumsi dan investasi akan menjadi faktor utama untuk meningkatkan resiliensi ekonomi Indonesia di 2023,” kata Airlangga dalam keterangannya di Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2022, dikutip Selasa (7/2).
Beberapa strategi dan kebijakan utama disiapkan pemerintah, secara rinci Airlangga menguraikan, yakni pertama menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi melalui program 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif), serta optimalisasi program perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), program Indonesia pintar (PIP), kartu sembako (BPNT), dan sejenisnya.
Kedua adalah memperkuat pasar domestik dengan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang dilakukan dengan memperkuat rantai pasok perusahaan nasional dalam menaikkan Tingkat komponen Dalam Negeri (TKDN), perluasan akses kredit usaha rakyat (KUR) sebagai penggerak UMKM sekaligus di sektor produksi (KUR Alsintan).
“Ketiga yaitu meningkatkan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang masih kuat. Untuk itu, perjanjian kerja sama perdagangan internasional akan terus diperkuat, salah satunya dengan optimalisasi mandate Chairmanship ASEAN 2023, serta peningkatan kerja sama bilateral maupun multilateral,” tuturnya.
Keempat, peningkatan investasi dengan mendorong produktivitas SDM. Kelima adalah reformasi dan pendalaman sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), juga pengaturan kembali devisa hasil ekspor (DHE).
Selanjutnya yang keenam yaitu mendorong hilirisasi industri, ketujuh, peningkatan produktivitas dan pemberdayaan SDM dengan program padat karya, pelatihan, dan program kartu prakerja. Terakhir ke delapan yaitu, pemerintah akan terus mendorong penguatan sektor pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi dengan salah satunya pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.
“Dengan catatan tersebut di atas, dan melalui koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder dalam menerapkan strategi dan kebijakan yang ada, maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% di 2023 optimis bisa dicapai. Berbagai lembaga internasional pun memperkirakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di kisaran 5% di 2023,” ujar Airlangga.
