Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir baru saja merombak jajaran pejabat di lingkungan Kementerian BUMN. Kementerian BUMN yang sebelumnya memiliki tujuh deputi, dipangkas hanya menjadi tiga deputi saja demi efisiensi birokrasi.
Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan perombakan deputi BUMN merupakan sebuah keniscayaan ketika adanya perubahan kepemimpinan.
"Pemimpin yang baru akan memiliki arah dan strategi yang baru dan memerlukan tim yang baru yang dianggap cocok dengan arah dan strateginya yang baru," kata Piter ketika dihubungi Alinea.id, Selasa (19/11).
Dengan adanya perombakan ini, menurut Piter, Erick perlu sedikit menyosialisasikan arah dan strateginya ke masyarakat agar dipahami dan tak hanya membuat gaduh.
Akan tetapi, dengan perombakan deputi yang dilakukan oleh Erick, Piter belum melihat adanya perampingan yang ditujukan untuk efisiensi birokrasi seperti keinginan Presiden Jokowi.
"Justru ada penambahan wakil menteri. Kita perlu melihat akhir dari proses ini," tutur Piter.
Piter menilai, yang lebih penting perombakan ini tentunya didasarkan atas asumsi atau keyakinan Erick Thohir jika struktur yang lama kurang efektif. Sementara, menurut Piter ketika BUMN dipimpin oleh Rini Soemarno, BUMN telah mengalami transformasi yang cukup baik meskipun tidak cukup gebyar.
"Bu Rini banyak melakukan perubahan di BUMN, yang hasilnya cukup baik dengan peningkatan keuntungan BUMN dan menurunnya jumlah BUMN bermasalah. Yang lebih utama lagi munculnya kesadaran BUMN bersinergi," ujar Piter.
Sementara itu, pengamat BUMN dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov berpendapat perombakan yang dilakukan Erick merupakan langkah positif untuk melakukan efisiensi. Menurut Abra, penyegaran deputi yang dilakukan oleh Erick wajar dilakukan oleh menteri baru.
"Sebab seorang menteri butuh orang yang dapat dipercaya dan memiliki loyalitas, ini kesempatan bagi birokrat lainnya. Tentunya kompetensi tak boleh luput dari pemilihan deputi ini," ujar Abra saat dihubungi terpisah.
Abra melanjutkan, dengan hadirnya posisi dua wakil menteri di Kementerian BUMN, hal ini harus menjadi momentum untuk mempertegas batas kerja antara wakil menteri dan deputi agar tak terjadi tumpang tindih.
Mengenai wacana Kementerian BUMN membuat struktur baru inspektorat jenderal (Irjen), Abra mengatakan posisi tersebut telah dilakukan di beberapa kementerian. Ide memunculkan posisi irjen ini menurutnya cukup penting agar bisa dilakukan pengawasan internal di Kementerian BUMN sehingga bisa tercipta good governance.
Sementara itu, mengenai pemindahan tugas tujuh deputi sebelumnya ke direksi BUMN, Abra mengatakan hal tersebut harus sesuai dengan prosedur melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
"Deputi lama yang masuk jajaran direksi, ini jadi tantangan bagi mereka yang sebelumnya hanya mengawasi kerja BUMN. Sekarang mereka harus mengerti langkah-langkah bisnis BUMN tempat mereka ditempatkan," tutur Abra.
Senada dengan Piter, Abra mengatakan setelah perombakan pejabat BUMN ini selesai, Erick mesti memaparkan visi dan misi Kementerian BUMN di bawahnya kepada publik. Sebab, Abra melihat hingga saat ini Erick masih berkutat seputar penggantian pejabat-pejabat BUMN.
"Erick harus menjelaskan fokusnya kepada publik, apa isu strategis yang akan dijalankan oleh BUMN. Masih ada isu strategis seputar holding BUMN dan krisis beberapa BUMN yang harus diselesaikan," kata Abra.
