Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) berencana menambah ratusan lembaga penyalur bahan bakar minyak (BBM) satu harga di sejumlah daerah di Indonesia. Ratusan daerah yang akan ditambah lembaga penyalur merupakan wilayah yang termasuk 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
"BBM 1 harga ini ada peluang penambahan di 300 lokasi lagi," kata Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, saat RDP bersama Komisi VII DPR RI, yang disiarkan secara virtual, Rabu (27/1).
Kendati demikian, Fanshurullah mempersilahkan, pada anggota dewan dapat mengusulkan daerah pilihan yang masuk dalan kategori 3T untuk mengajukan pendirian lembaga penyalur BBM satu harga.
"Tidak mesti di Papua maupun di Sulawesi. Tetapi, ada di Sumatra dan lainnya," terang Fanshurullah.
Diketahui, BBM satu harga merupakan salah satu Program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mewujudkan keadilan akses bahan bakar di Indonesia. Ini ditargetkan dapat membangun 330 lembaga penyalur dalam kurun waktu 2020-2024.
BBM satu harga di tahun 2020 tersebar di wilayah 3T dengan rincian 13 Penyalur di Sumatra, 13 di Kalimantan, 21 di NTB dan NTT, 7 di Sulawesi, dan 29 Penyalur di Maluku dan Papua.
Kemudian, 44 Penyalur BBM satu harga yang diresmikan hari ini meliputi 1 Penyalur di Propinsi Aceh, 1 Riau, 2 Kepulauan Riau, 4 NTB, 6 NTT, 4 Kaltara, 2 Kalbar, 1 Sulteng, 5 Maluku, 7 Maluku Utara, 3 Papua, dan 8 Penyalur di Papua Barat.
Sementara program BBM satu harga di Provinsi NTB tahun 2017-2019 sudah terdapat sebanyak 10 lembaga penyalur BBM 1 Harga.
Tahun 2020-2024, Provinsi NTB memperoleh alokasi pembangunan penyalur BBM 1 harga sebanyak 19 lembaga penyalur BBM satu harga. Khusus tahun 2020, Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh alokasi BBM satu harga sebanyak 5 penyalur.